Apbd Kota Pontianak Tahun 2020: Proses Penyusunan Dan Rancangan Agenda Prioritas Penganggaran Tahun Anggaran 2020

Apbd Kota Pontianak Tahun 2020: Proses Penyusunan Dan Rancangan Agenda Prioritas Penganggaran Tahun Anggaran 2020

Sebagaimana rutinitas tahun-tahun sebelumnya, memasuki bulan Juni biasanya seluruh Pemerintah Daerah (baik provinsi, kabupaten/kota) sudah melakukan persiapan-persiapan untuk menyusun perencanaan anggaran tahun berikutnya. Hal ini merupakan jadwal pekerjaan yang menanti tiap tahunnya, karena sebagaimana diatur  dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, siklus penganggaran kegiatan Pemerintah dimulai sejak Rencana Kerja/Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan paling lama bulan Mei.

 

Sesuai penjadwalan tersebut, Pemerintah Kota Pontianak telah menyelesaikan penyusunan RKPD tahun 2020 di bulan Mei. Kerangka penganggaran kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD tersebut, selanjutnya akan dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang merupakan patokan awal untuk penyusunan APBD.

 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak (RKPD) Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. RKPD tersebut harus sejalan, sinkron dan selaras dengan RKPD Provinsi dan RKP 2020.

 

Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

 

Penyusunan RKPD Kota Pontianak Tahun 2020 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Organisasi Perangkat Daerah belaka. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas daerah dengan prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

 

Berkaitan dengan itu, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peratran Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Pedoman tersebut menjadi panduan bagi daerah untuk memulai proses perencanaan penggaran kegiatan pembangunan di daerah untuk tahun 2020 mendatang.

 

Di dalam pedoman tersebut dijabarkan bahwa terdapat 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah yang wajib dijadikan agenda utama untuk penganggaran. Hal ini penting karena keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

 

Adapun 5 (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 dimaksud, meliputi:

1.    Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;

2.    Infrastruktur dan pemerataan wilayah;

3.    Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;

4.    Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan

5.    Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

 

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2020 masingmasing kabupaten/kota yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2020 dan RKPD provinsi Tahun 2020.

 

KEBIJAKAN DALAM PENYUSUNAN APBD KOTA PONTIANAK TAHUN 2020

 

Penyusunan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut:

  1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
  2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
  3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
  4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  5. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
  6. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan 7. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

 

Adapun kebijakan yang mendapat perhatian Pemerintah Kota Pontianak dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

 

  1. Pendapatan Daerah

 

Terdapat perubahan yang cukup signifikan terkait dengan struktur pendapatan daerah di dalam kerangka APBD Tahun 2020. Hal ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

 

Struktur pendapatan untuk APBD TA 2020 ini iterlihat lebih rinci. Terdapat perubahan nomenklatur yang dulunya disebut “Dana Perimbangan” berubah sebutan menjadi “Pendapatan Transfer” yang mana dirincikan lebih detil dalam jenis-jenis pendapatan dari transfer. Adapun perbedaan struktur pendapatan tersebut dapat dilihat dalam tabel  berikut:

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

PENDAPATAN DAERAH

1.   Pendapatan Asli Daerah

    1. Pajak Daerah;
    2. Retribusi Daerah;
    3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
    4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

 

2.   Pendapatan Transfer

a.   Transfer Pemerintah Pusat

1)  Dana Perimbangan

     a)  Dana Transfer Umum

          (1) DBH; dan

          (2) DAU.

     b)  Dana Transfer Khusus

          (1) DAK Fisik; dan

          (2) DAK Non Fisik.

2)  Dana Insentif Daerah;

3)  Dana Otonomi Khusus;

4)  Dana Keistimewaan;

5)  Dana Desa.

b.   Transfer Antar-Daerah

1) Pendapatan Bagi Hasil; dan

2) Bantuan Keuangan.

 

3.   Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

      a. Hibah;

      b. Dana Darurat;

      c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

PENDAPATAN DAERAH

1.  Pendapatan Asli Daerah

     a. Pajak Daerah;

     b. Retribusi Daerah;

     c.  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

     d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

 

 

2.  Dana Perimbangan

     a. Dana Bagi Hasil

     b. Dana Alokasi Umum

     c. Dana Alokasi Khusus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

     a. Hibah;

     b. Dana Darurat;

     c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov kepada Kab/Kota;

     d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;

     e. Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemerintah Daerah lainnya.

 

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan beberapa kebijakan sebagaimana berikut:

  • Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
     
  • Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kota Pontinak melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
  • Pengalokasian pendapatan untuk kegiatan disesuaikan dengan sumber pendapatan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut, contohnya:
  1. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
  2. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum,
  3. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan, dll
  • Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Kota Pontianak akan mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah

 

2. Belanja Daerah

 

Sebagaimana struktur pendapatan, struktur belanja daeragh juga mengalami perubahan yang cukup signifikan menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

 

Adapun struktur Belanja Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

 

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

 

BELANJA DAERAH

 

1.  Belanja Operasi

     a. Belanja Pegawai;

     b. Belanja Barang dan Jasa;

     c.  Belanja Bunga;

     d. Belanja Subsidi;

      e. Belanja Hibah; dan

      f.  Belanja Bantuan Sosial.

 

2.  Belanja Modal

a. Belanja Tanah;

b. Belanja Peralatan dan Mesin;

c. Belanja Bangunan dan Gedung;

d. Belanja Jalan;

e. Belanja Irigasi dan Jaringan;

f.  Belanja Aset Tetap lainnya.

 

3.  Belanja Tidak Terduga

 

4.  Belanja Transfer

     a.  Belanja Bagi Hasil;

     b.  Belanja Bantuan Keuangan.

 

 

BELANJA DAERAH

 

1.  Belanja Tidak Langsung

     a. Belanja Pegawai;

     b. Bunga Subsidi;

     c. Belanja Hibah;

     d. Bantuan Sosial;

     e. Belanja Bagi Hasil;

      f. Bantuan Keuangan; dan

      g. Belanja Tidak Terduga.

 

2.  Belanja Langsung

     a. Belanja Pegawai;

     b. Belanja Barang dan Jasa; dan

     c. Belanja Modal

 

Dari tabel terlihat bahwa terjadi perubahan struktur dan nomenklatur jenis-jenis belanja yang cukup signifikan. Dulu secara garis besar belanja daerah dibagi mejadi dua jenis besar belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung, saat ini belanja daerah dikelompokkan dalam empat jenis belanja yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

 

Perubahan ini dirasa cukup baik karena di dalam rincian sub jenis belanja tidak lagi ada dualisme penggolongan belanja pegawai. Dahulu belanja pegawai dimasukkan dalam kedua jenis belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Saat ini belanja pegawai masuk dalam kategori belanja operasi.

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah.

 

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD Kota Pontinak akan diarahkan untuk lebih fokus pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan yang dirancang memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Beberapa kebijakan terkait belanja yang diatur dalam APBD Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

  • Belanja Pegawai digunakan untuk kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Belanja Bunga Pemerintah digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  • Belanja Subsidi Pemerintah Daerah difunakan untuk menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2020 kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Penerima subsidi menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah.

 

  • Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
  • Belanja Moda pada APBD Tahun Anggaran 2020 difokuskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
  • Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
  • Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

 

3. Pembiayaan Daerah

 

Sebagaimana struktur pendapatan dan struktur belanja daerah, Struktur Pembiayaan Daerah juga mengalami perubahan yang cukup signifikan menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun struktur Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

 

PEMBIAYAAN DAERAH

 

1.  Penerimaan Pembiayaan

  1. SiLPA;
  2. Pencairan Dana Cadangan;
  3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
  5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
  6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

2.  Pengeluaran Pembiayaan

  1. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
  2. Penyertaan Modal Daerah;
  3. Pembentukan Dana Cadangan;
  4. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
  5. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

PEMBIAYAAN DAERAH

 

1.  Penerimaan Pembiayaan

  1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
  2. Pencairan dana cadangan;
  3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
  4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
  5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan
  6. Penerimaan Piutang Daerah.

 

 

2.  Pengeluaran Pembiayaan

  1. Pembentukan Dana Cadangan;
  2. Penanaman Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
  3. Pembayaran Pokok Utang; dan
  4. Pemberian Pinjaman Daerah.

 

Apabila diperhatikan, dibandingkan kedua komponen APBD yang lain, struktur pembiayaan daerah tidak begitu banyak berubah dibandingkan struktur sebelumnya.

 

  • Penerimaan Pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:
    • pelampauan penerimaan PAD;
    • pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
    • pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
    • pelampauan penerimaan Pembiayaan;
    • penghematan belanja;
    • kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
    • sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan

 

  • Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal’s (SDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Kota Pontianak perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah - 60 - penyertaan modal yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG’s dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM.

 

PROSES PENYUSUNAN APBD KOTA PONTIANAK 2020

 

Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2020, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui. Adapun rancangan jadwal pelaksanaan penyusunan APBD Kota Pontianak Tahun 2020 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

 

  • Kepala Daerah dan DPRD menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2020. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pontinaak harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat minggu II bulan Agustus 2019. Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, paling lambat tanggal 30 Nopember 2019, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

 

  • Dalam membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 antara Kepala Daerah dengan DPRD mempedomani RKPD, KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berkaitan dengan itu, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

 

  • Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus melaksanakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan, dengan memperhatikan tahapan penyusunan dan jadwal sebagaimana berikut:

 

NO

TAHAPAN

WAKTU

LAMA

1

Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah

paling lambat minggu I bulan Juli

 

2

Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD

paling lambat minggu II bulan Juli

 

3

Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS

paling lambat minggu II bulan Agustus

 

4

Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD

paling lambat minggu III bulan Agustus

 

5

Penyusunan dan pembahasan RKASKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

paling lambat minggu III bulan Agustus

 

6

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD

Paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu

60 (enam puluh) hari kerja sejak disampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD

7

Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah

Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan

60 (enam puluh) hari kerja sejak disampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD

8

Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah

Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan

60 (enam puluh) hari kerja sejak disampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD

9

Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi

3 hari kerja setelah persetujuan bersama

 

10

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur

 

11

Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)

 

12

Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada menteri dalam negeri/Gubernur

3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan

 

13

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi

paling lambat akhir Desember (31 Desember)

 

14

Penyampaian peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur

Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan