Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan terus memacu komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut diungkapkannya usai membuka secara resmi Training Pelayanan Publik dan Kode Etik ASN bagi Organisasi Masyarakat Sipil dan Komunitas di Hotel Santika Pontianak, Jumat (26/7/2019). "Hari ini dibuka kegiatan training pelayanan publik dan peningkatan kode etik ASN bagi organisasi masyarakat sipil dan komunitas, ini bagus sama-sama bersinergi bagaimana meningkatkan pelayanan publik kita," ujarnya.

Menurutnya, Kota Pontianak sudah mendapat penilaian terbaik selama dua tahun berturut-turut, yakni 2016 dan 2017.  Selanjutnya tidak dinilai lagi lantaran sudah masuk zona hijau dengan skor 98,93 atau hampir mencapai sempurna. "Meskipun masih ada beberapa pelayanan publik kita yang masih perlu ditingkatkan terutama di Disdukcapil dan kelurahan karena diperlukan penataan sarana prasarana dan SDM," kata Edi.

Direktur Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan (PBHK), Khairuddin Zaki mengungkapkan, kegiatan yang digelar pihaknya ini ingin mempertegas bahwa aturan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. "Ini memberikan peluang bagi komunitas maupun organisasi masyarakat sipil dalam membangun pelayanan publik," tuturnya.

Selain itu, diperkuat dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan-RB) Nomor 16 Tahun 2017, di mana  Pemerintah Daerah (pemda) wajib membuat forum untuk memberikan masukan dan konsultasi-konsultasi terhadap layanan publik. "Itu yang ingin kita tekankan. Program ini selain ditujukan untuk komunitas dan Organisasi Masyarakat Sipil, kita juga akan berikan training bagi ASN yang pelaksanaannya nanti terpisah," imbuh Khairuddin.

Dijelaskannya lagi, bahwa penilaian Kemenpan-RB terhadap Pemkot Pontianak, memang nilainya cukup baik. Meskipun diakuinya belum ada pemantauan dari masyarakat sipil. Artinya, hanya orang menyampaikan pengaduan biasa tanpa ada pengawalan, tetapi ketertarikan orang untuk melaporkan itu dinilai sudah cukup tinggi. "Tentu dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat bahwa  masyarakat punya hak yang sama mendapatkan pelayanan publik yang baik, kedepannya kita berharap akan jauh lebih baik dari sebelumnya," ucapnya.

Pihaknya juga akan mengintegrasikan laporan pengaduan dari masyarakat yang masuk di daerah terkoneksi ke pemerintah pusat. Dimana laporan itu apabila dalam lima hari kerja belum diselesaikan oleh pemda, maka secara otomatis pengaduan itu akan diteruskan ke pusat. Dengan diteruskannya laporan pengaduan itu ke pusat, kata Khairuddin, sebenarnya menjadi suatu tamparan bagi pemda. Semestinya, pemda harus bergerak cepat dalam merespon setiap laporan atau pengaduan. "Sehingga pengaduan yang disampaikan masyarakat Pontianak bisa terselesaikan oleh Pemkot Pontianak tanpa perlu diteruskan ke pemerintah pusat," pungkasnya. (jim/humpro)

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan  meminta mahasiswa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Pontianak yang akan melakukan magang  3 di sekolah Kota Pontianak harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah ditempatkan. Dengan kondisi Kota Pontianak yang majemuk tentu setiap sekolah akan berisikan siswa yang majemuk. Artinya dari semua suku etnis ada di sekolah dengan berbagai karakter yang berlainan.

"Ini adalah tugas calon pendidik yang diharapkan bisa menjadi guru yang handal dan berinovasi sesuai tuntunan zaman," ucap Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan saat memberikan sambutan pada penyerahan magang 3 dan KKM Mahasiswa IKIP PGRI Kota Pontianak tahun akademik 2019/2020 di aula Wakil Wali Kota Pontianak pada Jum'at (26/7/2019).

Bahasan menuturkan kondisi anak didik muda dan remaja ini juga menjadi persoalan. Dalam menghadapi tuntutan zaman tentu dibutuhkan seorang pendidik atau guru yang memiliki pemikiran dan keteladanan serta insting untuk mendidik. Dengan artian bisa membuat anak didik berkonsentrasi dan fokus menimba ilmu.

"Apalah artinya ilmu yang sudah didapatkan tapi tidak bisa dijabarkan pada generasi muda yang ada di Kota Pontianak," kata Bahasan

Dirinya menyampaikan dalam proses magang nantinya pasti akan ada kolaborasi dalam pemikiran. Setelah magang 3 akan timbul pemikiran baru dari hasil materi yang selama ini didapat dibangku kuliah. Dengan proses yang dihadapi mahasiswa dalam magang diharapkan bisa menjadi guru yang diharapkan masyarakat.

"Magang ini adalah ajang unjuk gigi pembuktian mampu menjadi guru yang profesional kedepan," tuturnya

Dengan kolaborasi pendampingan yang diberikan guru ditempat magang dan dosen pembimbing akan memberikan penilaian terhadap kekurangan dan kelebihan yang dimiliki mahasiswa magang. Pelaksanaan magang ini menurutnya juga sangat erat dengan visi Kota Pontianak yakni kota khatulistiwa yang berwawasan lingkungan, cerdas dan bermartabat.

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan juga memberikan apresiasi atas program magang 3 dan KKM yang diselenggarakan IKIP PGRI Pontianak dengan mengembalikan mahasiswa ke daerah asal. Hal ini merupakan satu hal yang patut dibanggakan dan dirinya memastikan pemerintah Kota Pontianak akan terus mendukung program tersebut.

"Kami Pemerintah Kota Pontianak tetap mendukung sepenuhnya pengembagan yang akan dilakukan IKIP PGRI Pontianak," ucapnya

Bahasan menyampaikan magang 3 yang dilakukan oleh mahasiswa yang merupakan magang terakhir harus dilakukan dengan baik. 

Dirinya mengatakan tenaga guru yang ada di Kota Pontianak banyak kekurangan karena tidak semua orang bisa menjadi guru.

Ia berharap kepada mahasiswa untuk punya dedikasi ataupun pengabdian yang tinggi dengan penuh rasa keikhlasan. Mahasiswa terutama yang tengah melakukan KKM dari IKIP PGRI Pontianak ini juga dimintanya untuk bersungguh-sungguh agar cita-cita bisa tercapai. (jim/humpro)

Penutupan Latsar CPNS Angkatan XXXI dan XXXII

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan meminta para peserta pelatihan dasar (latsar) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tidak sekedar untuk memenuhi persyaratan dan formalitas. Latsar tersebut bertujuan sebagai pembekalan tugas dan penambahan pengetahuan.

"Perlu saya tegaskan bahwa pelatihan dasar ini bukanlah semata-mata untuk memenuhi persyaratan dan formalitas belaka untuk diangkat menjadi PNS," ujarnya saat memberikan sambutan pada penutupan pelatihan dasar CPNS angkatan XXXI dan XXXII di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (25/7/2019).

Selain pembekalan tugas dan penambahan pengetahuan, lanjutnya, latsar ini juga sebagai upaya Pemkot Pontianak membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan kebanggaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta profesionalisme kompetensi bidang.

Dirinya menuturkan pelatihan dasar CPNS memadukan pembelajaran klasikal dan non klasikal di tempat pelatihan serta ditempat kerja yang memungkinkan peserta mampu untuk menginternalisasi, menerapkan, mengaktualisasikan membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri dalam diri sebagai karakter PNS yang profesional. "Setelah pelatihan dasar ini CPNS diharapkan terus belajar dan mengembangkan diri," katanya

Ia menegaskan setelah pelatihan CPNS diharapkan tetap bersikap responsif dan inovatif serta mampu mencermati berbagai perkembangan yang selalu berubah. Agar mampu menjadi PNS yang berkompeten dalam pelaksanaan tugas.

Bahasan juga mengatakan dalam pelatihan ini juga diberikan keterampilan dan pembentukan sikap perilaku sosial, serta wawasan kepemimpinan bagi CPNS. Sehingga tidak lagi terdapat aparatur yang telah dididik justru hanya menuntut hak akan tetapi belum mampu membuktikan diri sebagaimana kinerja yang diharapkan. "Semoga pelatihan ini menjadi bekal untuk memberikan pelayanan publik yang baik," pungkasnya. (jim/humpro)

Sosialisasi UU Peningkatan Disiplin ASN dan Tupoksi serta Sinergitas Tukin

Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menerapkan kebijakan tunjangan kinerja (tukin) tahun 2020 mendatang, selaras dengan peningkatan disiplin dan tugas pokok fungsi (tupoksi) Aparatur Sipil Negara (ASN). Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Yuni Rosdiah menjelaskan disiplin erat kaitannya dengan kebijakan tukin bagi ASN yang menjadi penilaian. "Tidak hanya bersifat disiplin waktu kehadiran, namun juga ada penilaian kinerja para ASN atas tupoksinya," ujarnya saat membuka sosialisasi Undang-undang Peningkatan Disiplin ASN dan tupoksi serta sinergitas tukin di lingkungan Pemkot Pontianak di Ruang Rapat Wali Kota Pontianak, Kamis (18/7/2019).

Menurutnya, penilaian kinerja para ASN, ada dua penilaian, yakni penilaian kinerja individu dan penilaian kinerja perilaku. Dalam penilaian tersebut, ada empat value mencakup integritas, profesionalisme, sinergi dan kesempurnaan pelayanan. "Tukin itu juga diukur dari hasil capaian kinerja ASN, yang mana sebagai dasarnya mengacu pada ketertiban absensi," sebut Yuni. 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak, Multi Juto Bhatarendro mengatakan, disiplin bukan semata-mata ditetapkannya dalam upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran, melainkan dalam upaya disiplin korektif dan upaya disiplin progresif. Terkait tukin, dengan penilaian kinerja, maka masing-masing pegawai akan berbeda besaran tunjangan yang diterimanya. "Tukin dapat meningkat atau menurun sejalan dengan peningkatan atau penurunan kinerja yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama instansi," ungkapnya.

Digelarnya sosialisasi pemberlakuan pemberian dan pemotongan tukin kepada pegawai di lingkungan Pemkot Pontianak untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang kaitannya peningkatan kinerja pegawai. "Sosialisasi ini bukan hanya sekedar untuk memenuhi program kegiatan saja, namun juga yang lebih utama adalah sebagai sarana untuk meningkatkan kedisiplinan ASN dan tupoksi serta sinergitas tukin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS," pungkasnya. (jim/humpro)