Wako Edi Minta Jajarannya Kelola Anggaran Secara Akuntabel dan Sesuai Aturan

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berhasil membukukan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak tahun anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras untuk capaian ini. Opini WTP yang diraih ini memberikan semangat dan motivasi jajarannya untuk lebih baik dalam menyajikan laporan keuangan yang berbasis akrual, transparan serta akuntabel. "Kita inginnya program-program Pemkot Pontianak lebih pro terhadap rakyat serta berbasis kemanfaatan," ujarnya usai menerima LHP LKPD Kota Pontianak tahun anggaran 2020 di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalbar, Jumat (7/5/2021).

Meskipun demikian, opini WTP yang diraih Pemkot Pontianak menyisakan beberapa catatan untuk dilakukan perbaikan. Edi meminta seluruh OPD di lingkup Pemkot Pontianak harus menunjukkan kinerja lebih baik lagi agar apa yang telah dicapai ini bisa meningkat. "Sehingga saran dan arahan BPK menjadi catatan kita untuk tahun berikutnya dalam pelaksanaan tugas," ungkapnya.

Dia meminta seluruh OPD mengelola anggaran dengan akuntabel, serius dan sesuai dengan aturan yang berlaku. OPD juga diminta menyesuaikan dengan kebijakan yang baru diterbitkan oleh pemerintah pusat. "Untuk tahun ini kita akan lebih selektif dan teliti lagi dalam masalah anggaran," ucap Edi.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalbar, Rahmadi mengatakan, pemeriksaan keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah (pemda) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau berbasis akuntansi komprehensif. Dari LHP yang diserahkan kepada pemda, tetap ada catatan terkait pendapatan belanja maupun soal aset. "Namun nilainya tidak terlalu material sehingga tidak begitu mempengaruhi opini kita terhadap laporan keuangan pemda," terangnya.

Rahmadi berpendapat, tindak lanjut pemda yang menyandang predikat WTP terhadap hasil pemeriksaan pihaknya dinilai cukup baik. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor BPK, tidak ada temuan material yang mempengaruhi laporan keuangan pemda tersebut. "Untuk sesi pertama ini, daerah yang mendapatkan predikat WTP diantaranya Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, Kota Singkawang dan Kabupaten Kubu Raya," jelasnya.

Dalam rangka menjaga protokol kesehatan, seremoni penyerahan LHP atas LKPD pada sembilan entitas pemeriksaan di wilayah Provinsi Kalbar, terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama pukul 09.00 WIB dan sesi kedua pukul 14.00 WIB.

Sebagai catatan, Pemkot Pontianak telah berhasil meraih opini WTP dari BPK RI selama sepuluh tahun berturut-turut, yakni laporan keuangan tahun anggaran 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020. (prokopim)

PONTIANAK - Volume sampah di Kota Pontianak mulai terjadi peningkatan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan, volume sampah di Kota Pontianak telah mencapai hampir 400 ton per harinya. Oleh sebab itu, selain meminta kepada para petugas kebersihan lebih intensif dalam menangani sampah, dia juga berharap kesadaran masyarakat tumbuh dengan tertib membuang sampah. "Jangan sembarangan buang sampah karena tentu sangat tidak elok bila dipandang mata," ujarnya, Jumat (7/5/2021).

Edi menyebut, dalam menjaga kota tetap bersih, dibutuhkan sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah. Bahkan bila perlu ada pengelolaan sampah di masing-masing wilayah agar volume sampah tidak sampai membludak dan tidak mengotori daerah perkotaan. "Bila pengelolaan sampah dilakukan tiap-tiap wilayah, saya yakin volume sampah tidak akan membludak," imbuhnya.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak Siti Komalasari menjelaskan, volume sampah sepanjang bulan Ramadan memang terjadi lonjakan. Terutama sampah-sampah yang biasanya dibuang oleh para pedagang di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) terdekat. "Mestinya para pedagang bisa membuang sampah ke depo di Pasar Mawar," terangnya.

Persentase volume sampah memang terjadi lonjakan yang lumayan. Hal itu tergambar dari selalu adanya tambahan personil pengangkut sampah. "Misalnya di Pasar Dahlia, biasanya cukup tiga orang yang menangani sampah di sana, tetapi ditambah menjadi lima orang," jelasnya. (prokopim)

734 Petugas PPSU Dapat Paket Sembako

PONTIANAK - Syaiful, petugas penyapu jalan (41) mengaku senang menerima bantuan paket lebaran. Bantuan ini dinilainya sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan menjelang Idulfitri. "Alhamdulillah kami merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan ini untuk menghadapi lebaran," ujarnya usai menerima bantuan paket sembako dari BUMN/BUMD dan perusahaan swasta di halaman Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak, Kamis (6/5/2021).

Menurutnya, hampir setiap tahun jelang Idulfitri dirinya bersama petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) lainnya rutin menerima bantuan serupa. Ia menyampaikan terima kasih atas kepedulian pihak swasta dan BUMN/BUMD yang telah memberikan bantuan serta Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak yang memfasilitasi penyaluran bantuan. "Terima kasih kepada Bank Kalbar, Pelindo dan PT Wilmar yang telah memberikan bantuan ini serta Pemkot Pontianak atas kepeduliannya kepada kami," ucap Syaiful yang telah mengabdikan dirinya sebagai penyapu jalan selama 11 tahun.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan bantuan ini diperuntukkan bagi petugas lapangan seperti petugas kebersihan, sopir armada, pengawas TPS dan petugas PPSU lainnya. "Kita mengapresiasi kepedulian BUMN/BUMD dan swasta atas kepedulian mereka kepada petugas PPSU," ucapnya.

Ia berharap bantuan ini bermanfaat bagi mereka dalam rangka merayakan Idulfitri. Para petugas PPSU ini dikatakannya sangat berjasa dalam membantu menjaga kebersihan Kota Pontianak. "Harapan kita mereka bisa tetap semangat dalam bertugas," imbuh Edi.

Sekretaris DLH Kota Pontianak, Siti Komalasari menjelaskan, jumlah penerima bantuan sebanyak 734 tenaga PPSU. Masing-masing menerima paket berupa minyak goreng 1 kilogram dari PT Wilmar, satu paket sembako dari Pelindo dan uang senilai Rp150 ribu dari Bank Kalbar. "Penerima bantuan merupakan petugas di DLH Kota Pontianak termasuk penjaga TPS, penyapu jalan, sopir, petugas penjaga malam di kantor," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan perkembangan kasus konfirmasi positif Covid-19 di Kota Pontianak. Pekan ke-14 hingga 17 terjadi tren kenaikan positif rate sebesar 31,4 persen. Peningkatan kasus ini selain berasal dari kluster mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak, juga ada kluster keluarga dan perkantoran. "Untuk kluster keluarga kita indikasikan dan diprediksi berasal dari kegiatan aktivitas di bulan Ramadan. Mobilitas pertemuan dan buka bersama juga menyebabkan kluster bertambah," ujarnya, Rabu (5/5/2021).

Kemunculan varian baru Covid-19 seperti B117 dan lainnya menjadi tren kasus Covid-19 yang perlu diwaspadai. Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Pontianak diharapkan bisa menekan angka kasus Covid-19. "Saya berharap adanya partisipasi dari masyarakat, sebab jika masyarakat tidak mendukung upaya ini akan menjadi masalah," ungkap Edi.

Ia menambahkan, terkait kasus terbaru Covid-19, para pasien yang terkonfirmasi positif dilakukan isolasi di Rusunawa Nipah Kuning dan Upelkes.

Menurutnya, aktivitas di pusat-pusat perbelanjaan menjelang Hari Raya Idulfitri sangat meningkat. Ia memperkirakan puncak keramaian terjadi antara H-10 hingga H-1. Puncak terjadi lonjakan pengunjung, baik di pasar tradisional maupun modern diperkirakan pada hari Sabtu, Minggu dan Senin mendatang. Pihaknya juga mulai melakukan razia di pusat-pusat perbelanjaan. "Pengunjung yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan untuk memasuki pasar," terangnya.

Selain merazia pengunjung yang tidak mengenakan masker, juga dilakukan pembagian masker secara gratis sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19. "Sehingga jangan sampai ada kluster baru termasuk masyarakat yang mendatangi pusat perbelanjaan untuk bisa menahan diri dan menjalankan protokol kesehatan secara ketat," imbaunya.

Edi berharap masyarakat tidak memaksakan diri agar tidak terjadi kerumunan yang terlampau padat serta tetap mengenakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. "Setelah pulang dari pasar, masyarakat sebaiknya langsung mandi dan bersih-bersih," sarannya. (prokopim)