PONTIANAK - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Ikan Asam Pedas Pontianak sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) asal Provinsi Kalbar. Ditetapkannya kuliner khas Pontianak ini, menyusul dua kuliner yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni paceri nanas dan sayur keladi pada tahun 2018. Sertifikat WBTB diserahkan Gubernur Kalbar Sutarmidji kepada Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono usai upacara Peringatan HUT ke-63 Pemerintah Provinsi Kalbar di halaman Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (28/1/2020).

Edi mengatakan, dengan bertambahnya kuliner yang ditetapkan sebagai WBTB semakin memperkaya khazanah kuliner khas Pontianak. Hal ini juga mendorong semangat dalam mendongkrak wisata kuliner yang ada di Kota Pontianak. "Kita berharap, selain paceri nanas, sayur keladi dan ikan asam pedas, saya minta masyarakat yang mengolah makanan khas lainnya bisa kita daftarkan sebagai WBTB," ujarnya

Keanekaragaman kuliner khas Pontianak memiliki potensi untuk diusulkan sebagai WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Misalnya sop tengkuyung, dan jenis makanan lainnya. Apalagi Pontianak terkenal dengan aneka ragam kulinernya," kata Edi.

Masakan Ikan Asam Pedas Pontianak mempunyai kuah yang merah dan kental berbahan dasar rempah-rempah. Untuk rasa, Ikan Asam Pedas memiliki rasa asam bercampur pedas yang merupakan paduan potongan nanas dan cabai merah yang digiling halus. Rasa asam dan pedas yang dominan menjadi ciri khas ikan asam pedas Pontianak.

Selain menerima Sertifikat WBTB, Wali Kota Pontianak juga menerima Penghargaan Paritrana dengan menyandang peringkat I. Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai bentuk apresiasi atas dukungan optimal pemerintah daerah dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan demi terciptanya perlindungan kepada seluruh pekerja.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Pontianak menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-63 kepada jajaran Pemprov Kalbar. Ia berharap kolaborasi dan sinergisitas yang terjalin selama ini bisa terus berjalan baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Terutama pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Kita berharap dengan adanya kolaborasi seluruh kawasan Kalbar akan maju," pungkasnya. (jim/humpro)

Pemkot Pontianak Gelar Upacara Peringatan HUT ke-63 Pemprov Kalbar 

PONTIANAK - Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar), Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar upacara di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (28/1/2020).

Sejalan dengan Tema HUT Pemprov Kalbar tahun ini 'Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Bangun Kebersamaan dalam Keberagaman, Wujudkan Kalimantan Barat Sejahtera', Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Mulyadi mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. "Tingkatkan kinerja dan lakukan inovasi-inovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan yang maksimal," ujarnya saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-63 Pemprov Kalbar di lingkungan Pemkot Pontianak.

Kaitan dengan pelayanan, Mulyadi mengatakan, aparatur di lingkungan Pemkot Pontianak harus meningkatkan kompetensinya agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih optimal. "Apalagi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang baik semakin tinggi. Oleh sebab itu dibutuhkan kinerja aparatur yang profesional dan inovatif," sebutnya. 

HUT ke-63 Pemprov Kalbar, Mulyadi berharap momentum ini menjadi sebuah pemicu dalam percepatan capaian-capaian kinerja pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat. "Mari kita bahu membahu dalam mencapai prestasi yang lebih baik dari sebelumnya," pungkasnya. (jim/humpro)

115 Pejabat Pemkot Pontianak Dilantik

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono melantik 115 pejabat administrasi, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (27/1/2020). Adapun jumlah pejabat yang dilantik yakni eselon III sebanyak 40 orang, eselon IV 71 orang dan 4 Pejabat Fungsional.

Edi meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilantik harus mampu menghadapi tantangan saat ini, di mana tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kian tinggi. Menurutnya, kondisi instabilitas perekonomian juga menjadi faktor yang mempengaruhi sehingga masyarakat ingin mendapatkan pelayanan yang cepat sehingga berdampak pada pembangunan. "Perizinan harus lebih cepat dan murah bila perlu tidak ada biaya," tuturnya.

Terkait pelantikan, ia menjelaskan hal tersebut menyikapi adanya perubahan nomenklatur di Sekretariat Daerah Kota Pontianak. Kemudian untuk mengisi jabatan yang kosong akibat dari pindah, meninggal dunia dan pensiun. Setiap perubahan jabatan maka akan berdampak pada struktur di bawahnya.

Menurutnya, penempatan pejabat tersebut telah melalui proses Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sehingga penempatan pejabat akan sesuai dengan kapasitasnya. "Penempatan harus sesuai aturan, yakni pangkatnya memenuhi syarat, pengamalannya juga," ungkapnya.

Dirinya memastikan pelantikan tersebut tidak berdasarkan unsur like atau dislike karena pembangunan Kota Pontianak harus dilakukan dengan kerja tim.  Edi juga meminta pejabat yang baru dilantik harus cekatan dalam menyikapi pelaksanaan anggaran 2020 yang sudah cukup dekat. Kemudian persiapan administrasi dalam menghadapi auditor. "Pejabat juga harus menyesuaikan dengan lingkungan kerja, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," pungkasnya. (jim/humpro)

Raih Nilai 71,61 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyerahkan hasil evaluasi atas penerapan SAKIP pemerintah kabupaten/kota wilayah II tahun 2019 di Bali, Senin (27/1/2020).

Wilayah II ini meliputi Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Lampung.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyandang Predikat BB dengan kenaikan poin dari 71.04 poin di tahun 2018 menjadi nilai 71.61 pada tahun 2019.

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan mengatakan bahwa penilaian ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden No. 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

"Keberhasilan Pemkot Pontianak mempertahankan predikat ini menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan capaian kinerja serta penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemkot Pontianak sangat baik namun tetap masih memerlukan perbaikan lebih lanjut, " ujar Bahasan usai menerima hasil evaluasi.

Pihaknya menargetkan akan lebih fokus meningkatkan beberapa komponen yang menjadi penilaian sehingga evaluasi yang akan datang, Pemkot Pontianak bisa meraih Predikat A. "Hasil penilaian tersebut memberikan dampak yang luas sehingga masyarakat bisa merasakan hasilnya," ungkapnya.

Setiap tahun Kementerian PANRB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah. Evaluasi tersebut telah dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori.

Pengkategorian ini dilakukan bukan sekedar untuk menilai instansi pemerintah, namun untuk memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja masing-masing instansi pemerintah, sehingga memudahkan proses perbaikan dalam implementasi SAKIP.  Selain itu, "rapor" SAKIP bukan hanya menitikberatkan pada nilai yang diberikan, namun juga menunjukkan bagaimana kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat. (Kum)