Wali Kota Sampaikan Raperda RPJMD 2020-2024

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyebut, ada beberapa program unggulan yang menjadi fokus Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. “Diantaranya infrastruktur transportasi, infrastruktur untuk kawasan waterfront city, jalan lingkungan, drainase lingkungan, air bersih, sanitasi serta masalah persampahan,” ujarnya saat penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak tahun 2020-2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa (11/6/2019).

Demikian pula bidang kesehatan menjadi fokus oleh pemerintahan yang dipimpinnya. Adapun sektor kesehatan fokus pada pembangunan rumah sakit di Pontianak Utara, peningkatan kualitas puskesmas, peningkatan rumah sakit yang ada serta pendidikan. “Kita akan bangun beberapa sekolah, kemudian kualitas infrastruktur bangunannya kita tingkatkan dan prasarana bangunannya,” tuturnya.

Terkait RPJMD, menurut Edi, sudah menjadi kewajiban dirinya setelah dilantik dari tanggal 23 Desember 2018 lalu, yang mana paling lambat enam bulan harus sudah menyelesaikan Perda RPJMD 2020-2024 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 tahun 2007. RPJMD, kata dia, disusun lima tahunan untuk melaksanakan visi misi saat dirinya bersama Wakil Wali Kota, Bahasan berkampanye dalam ajang pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak beberapa waktu lalu. “Yakni menciptakan Kota Pontianak berwawasan lingkungan yang cerdas dan bermartabat,” ungkapnya. (jim/humpro)

Wali Kota Edi Kamtono Resmikan Gedung SMP Ponpes Raudhatul Muhibbin

Pendirian Gedung Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pondok Pesantren (Ponpes) Raudhatul Muhibbin yang berlokasi di Jalan Selat Panjang 2 Pontianak Utara mendapat apresiasi dari Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono. Hal ini dinilainya sebagai wujud partisipasi masyarakat yang peduli terhadap dunia pendidikan dalam mencetak generasi cerdas, bermanfaat dan berakhlakul karimah. "Saya berharap keberadaan ponpes ini bisa meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Pontianak," ujarnya saat meresmikan gedung tersebut, Minggu (14/7).

Ia juga meminta kepada pendiri ponpes supaya ponpes ini bisa terus berjalan dan ditingkatkan, baik dari sisi sarana prasarana maupun kualitas pendidikannya.

Untuk mendukung kualitas pendidikan, pihaknya akan melakukan berbagai inovasi untuk menjadikan Ponpes Raudhatul Muhibbin sebagai pesantren unggulan di Kota Pontianak. "Dengan demikian, kita berharap santri-santri Ponpes Raudhatul Muhibbin bisa memberikan kebanggaan bagi Kota Pontianak," sebut Edi.

Orang nomor satu di Kota Pontianak ini juga memastikan akan memenuhi sarana pendukung ponpes seperti jalan akses maupun lampu penerangan jalan. (jim/humpro)

Jawaban Wali Kota atas PU Raperda Pertangungjawaban APBD Tahun 2018

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menyampaikan pidato jawaban Wali Kota Pontianak atas pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2018 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa (9/7).

Dalam pidatonya, Bahasan menjelaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah melakukan inventarisasi terhadap seluruh aset milik Pemkot Pontianak yang terintegrasi dalam aplikasi Simbada. "Untuk inventarisasi aset kemitraan, terdapat sebanyak 29 aset kemitraan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) dengan jangka waktu pemanfaatan selama 20 sampai 30 tahun," jelasnya.

Terhadap aset kemitraan yang telah berakhir masa kerjasamanya, kata Bahasan, akan dilakukan peninjauan ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini Pemkot Pontianak sedang melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan barang milik daerah. "Mengacu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah secara optimal," imbuh Bahasan.

Sementara itu, menyikapi masukan dari legislatif terkait perlu adanya kreativitas program terpadu antara OPD dengan tujuan percepatan optimalisasi potensi PAD, pihaknya menyatakan hal itu telah dilakukan pada saat pembahasan target pendapatan, di mana OPD menggunakan data realisasi sampai dengan 10 tahun. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura untuk melakukan kajian komprehensif terhadap potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). "Dari hasil kajian tersebut, pada tahun 2018 telah dilakukan penyesuaian NJOP PBB di Wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara dan Selatan. Kemudian tahun 2019 di Wilayah Pontianak Kota dan Barat," pungkasnya. ( jim/humpro )

Wali Kota Lepas CJH asal Pontianak

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono melepas 701 Calon Jamaah Haji (CJH) asal Kota Pontianak di Masjid Raya Mujahidin, Selasa (9/7). Selain pelepasan CJH, juga sekaligus digelar manasik haji massal. Jumlah tersebut termasuk petugas yang mendampingi CJH selama di tanah suci. Para CJH juga menerima bantuan tali asih dari Pemerintah Kota Pontianak masing-masing uang tunai senilai Rp1,5 juta beserta seragam t-shirt untuk dikenakan para CJH. "Ini sebagai bentuk kebersamaan kita, mudah-mudahan para calon jamaah haji diberikan kelancaran selama melaksanakan ibadah haji," ujarnya.

Ia berharap para CJH Kota Pontianak senantiasa diberikan kesehatan sehingga menjadi haji mabrur. Edi juga berpesan kepada CJH untuk selalu menjaga kesehatan mulai dari sebelum keberangkatan hingga saat pulang kembali ke tanah air. "Fokus laksanakan ibadah haji selama di tanah suci hingga kembali ke Pontianak dalam keadaan sehat walafiat," pesannya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalbar, Ridwansyah menyatakan secara umum Provinsi Kalbar sudah mempersiapkan jamaah haji kloter pertama di Kalbar, yang masuk dalam Kloter 11. Jumlah CJH dari Kalbar sebanyak 2.741. "Ada beberapa gelombang pemberangkatan yakni mulai dari Kloter 11 hingga Kloter 29," sebutnya.

Hingga saat ini, menurut dia, belum ada jamaah haji yang batal berangkat. Diakuinya, kuota haji Kalbar totalnya 2.763, namun hingga pendaftaran pelunasan tahap akhir, sebanyak 22 CJH yang tidak melunasi ongkos haji. "Hal ini bisa disebabkan banyak faktor, bisa karena sakit atau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk bertolak ke tanah suci," ungkap Ridwansyah.

Dijelaskannya lagi, jumlah kuota haji Kalbar sebanyak 2.763 itu merupakan kuota tambahan dari awalnya sebanyak 2.527 saat tahun 2018 lalu, ditambah 236 kuota. Untuk kuota tambahan, pihaknya juga telah membuka dua kali tahap pendaftaran. Namun hingga tahap kedua sampai deadline pelunasan, terdapat 22 CJH yang tidak melunasi lantaran terkendala kondisi yang tidak memungkinkan karena sakit dan lain sebagainya. "Hal serupa tidak hanya dialami Provinsi Kalbar saja tetapi juga provinsi-provinsi lainnya," terangnya.

Ridwansyah berharap kepada seluruh CJH yang akan berangkat di tahun ini untuk dapat mempersiapkan diri terutama menjaga kesehatan karena pelaksanaan musim haji hanya tinggal hitungan hari lagi. Untuk jadwal keberangkatan, pertama dimulai tanggal 13 Juli 2019 CJH sudah masuk Asrama Haji Pontianak. Kemudian tanggal 14 Juli 2019 bertolak ke embarkasi Batam. "Tanggal 15 Juli CJH dari Batam bertolak menuju Arab Saudi," pungkasnya. (jim/humpro)