Sedang memuat ...

Pengambilan Sumpah 250 PNS

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bijak dalam bermedia sosial (medsos). Para ASN diminta membatasi dan menahan diri dalam aktivitas di medsos. "Saya ingatkan hati-hati dalam penggunaan medsos, ucapan-ucapan, postingan-postingan apapun di akun medsos saudara," ujarnya saat memberikan arahan kepada 250 ASN yang diambil sumpah dan janji sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (7/7/2020).

Dirinya yakin hampir semua ASN memiliki perangkat gadget dan akun-akun medsos. Untuk itu, dirinya mewanti-wanti agar ASN di lingkungan Pemkot Pontianak menahan diri dan membatasi dalam setiap menulis maupun memposting di akunnya masing-masing. "Sekali salah berbuat, seperti memposting atau menulis di medsos, itu akan berdampak karena jejak digital itu tidak akan hilang," ungkapnya.

Edi meminta seluruh aparatur Pemkot Pontianak untuk terus waspada di tengah pandemi Covid-19 karena virus corona masih ada di Kota Pontianak. Protokol kesehatan tetap diterapkan dengan menjaga jarak, menggunakan masker sert rajin mencuci tangan. ASN juga bertindak sebagai duta di lingkungan masing-masing, baik di lingkungan kerja, keluarga maupun masyarakat untuk mulai melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari. "Pesan saya, terus patuhi dan disiplin  dalam menerapkan protokol kesehatan," tuturnya.

Kuncinya adalah bagaimana memutus mata rantai agar di lingkungan tidak ada yang terpapar virus corona. Para ASN juga diminta terus mengingatkan keluarga maupun lingkungan kerja masing-masing untuk menahan diri dengan tidak berkerumun, baik di tempat umum atau lingkungan kerja. "Kita tidak ingin ada gelombang kedua atau cluster baru penyebaran Covid-19," pungkasnya. (jim/prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bekerjasama dengan Bank Indonesia menggelar Forum Informasi Perbankan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Gedung UMKM Center, Selasa (7/7/2020). Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai digelarnya forum tersebut merupakan hal yang tepat di tengah pandemi Covid-19. "Ini kegiatan produktif sejak pandemi Covid-19," ujarnya. 

Menurutnya, dalam forum ini para peserta akan memperoleh informasi bagaimana bangkit kembali dalam adaptasi kehidupan baru. Selain itu, dalam forum ini juga membahas permasalahan-permasalahan yang kerap dihadapi para pelaku UMKM, seperti kredit, permodalan, produksi dan pembayaran. "Di forum ini juga dibahas pengaktifan kembali inkubator bisnis untuk pelaku usaha," sebutnya.

Ditambahkannya, pelaku usaha akan diberikan kemudahan dalam proses perbankan karena UMKM bisa menjadi indikator pertumbuhan ekonomi makro. Edi menyebut, tidak semua pelaku usaha mengalami kredit macet. Namun ada sebagian debitur merasa kesulitan dalam mencicil. "Sehingga dalam forum ini akan diberikan informasi dan bimbingan dalam upaya pengelolaan pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19," jelasnya.

Edi menuturkan, Pemkot Pontianak akan memfasilitasi dan memberikan kegiatan yang berdampak pada tumbuhnya UMKM seperti expo, festival dan lainnya di era new normal dengan protokol kesehatan. Pihaknya akan melihat perkembangan pandemi Covid-19. Bila ada kluster baru, tentu akan dilakukan pembatasan. "Tidak sporadis seperti normal sebelum Covid-19, akan tetapi kita lakukan sesuai kewaspadaan pandemi," pungkasnya. (jim/prokopim)

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan, sejak dirinya dilantik sebagai Wali Kota, sudah ada 18 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditandatangani surat keputusan pemberhentian oleh dirinya. Mulai dari kasus disiplin hingga akibat dari keputusan hukum yang diterima ASN bersangkutan. "Ada dua hal yang paling berat untuk saya tandatangani surat keputusannya, yakni keputusan pemberhentian pegawai dan permohonan cerai," ujarnya saat memberikan arahan kepada 250 ASN yang diambil sumpah dan janjinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (7/7/2020).

Sebelum menandatangani surat keputusan tersebut, dirinya terlebih dahulu berkomunikasi dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak serta Kepala Bidang Disiplin Kepegawaian untuk memastikan apakah yang bersangkutan benar-benar sudah tidak bisa dibina lagi dan tidak bisa berubah. "Namun ada pula aturan-aturan apabila ada keputusan tetap dari pengadilan akibat tindak pidana yang dilakukan ASN bersangkutan, itu juga langsung diberhentikan," ungkapnya.

Edi juga berpesan kepada ASN penerimaan tahun 2018 tersebut, untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, menerapkan kedisiplinan, jujur dan berintegritas. Hal itu sebagaimana tertuang dalam sumpah yang diucapkan para ASN. "Kalau saudara mengabdi dengan benar sesuai aturan, saya yakin apa yang saudara jalankan akan berjalan dengan baik dan ini yang diharapkan oleh masyarakat," tuturnya.

Masyarakat, kata Edi, menginginkan pelayanan yang terbaik dari aparatur. Oleh sebab itu, ASN sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. "Kinerja para ASN akan terus dievaluasi, laksanakanlah dengan penuh semangat. Jangan terpengaruh dengan lingkungan yang membawa semangat dalam bekerja itu berkurang," pungkasnya. (jim/prokopim)

Kementerian PUPR Prioritaskan Duplikasi Jembatan Kapuas I

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan rencana pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I tengah dipersiapkan. Ia berharap proses pembebasan lahan secepatnya tahun ini sudah harus tuntas. Apabila pembebasan lahan sudah tuntas, diperkirakannya tahun 2021 proses pengerjaan konstruksi sudah bisa dimulai. "Sekarang tim appraisal tengah bekerja untuk proses ganti rugi tanah, baik yang ada di wilayah selatan maupun timur," ujarnya, Jumat (3/7/2020).

Setelah proses ganti rugi selesai, lanjutnya, berkas-berkas tersebut selanjutnya diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I merupakan prioritas Kementerian PUPR untuk dituntaskan. Edi optimis apabila duplikasi Jembatan Kapuas I tersebut terbangun nantinya menjadi solusi kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di kawasan itu. "Sehingga menjadi solusi menghadapi persoalan transportasi di wilayah Pontianak Timur dan Selatan," tuturnya.

Terkait pembebasan lahan untuk pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I, dirinya yakin tidak akan terpengaruh dengan kondisi pandemi Covid-19 yang dihadapi saat ini. Apalagi, kata Edi, pemerintah pusat juga telah memasukkan proyek tersebut dalam skala prioritas program strategis di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. "Saya rasa juga tidak akan terdampak pemotongan anggaran karena sudah komitmen," imbuhnya.

Saat ini pembebasan lahan juga terus berjalan, baik proses negosiasi maupun pembayaran. Tentunya dengan komunikasi yang dilakukan terkait besaran, luas dan batas tanah yang valid. "Supaya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari," tukasnya.

Berkaca dari pembebasan lahan pada pembangunan duplikasi Jembatan Landak, Edi menuturkan hal itu tidak akan jauh berbeda. Justru pembebasan lahan untuk pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I akan lebih mudah sebab status kepemilikan lahannya jelas. Proses pembebasan lahan akan memakan waktu lama ketika terjadi sengketa. Pasalnya, masing-masing pihak saling klaim berhak atas ganti rugi tanah. "Jika tidak ada sengketa, saya yakin prosesnya akan lebih cepat," ungkapnya. (jim/prokopim)

Tujuh KK Terima Bantuan 

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyerahkan bantuan sembako, bahan makanan berikut peralatan masak bagi korban kebakaran di Gang Madu Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur, Kamis (2/7/2020). Musibah kebakaran yang terjadi pada Selasa (30/6/2020) lalu mengakibatkan tujuh unit rumah ludes terbakar. "Ada tujuh Kepala Keluarga (KK) yang diberikan bantuan," ujarnya.

Selain bantuan pangan, para korban musibah kebakaran juga menerima bantuan berupa selimut dan kasur. Terkait bangunan rumah milik warga yang menjadi korban kebakaran, Edi menjelaskan bahwa lokasi tersebut masih masuk dalam Garis Sempadan Sungai (GSS). Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tidak bisa membantu bangunannya karena status kepemilikan tanahnya belum jelas. "Jadi nanti yang kita lakukan bantuan sementara untuk bertahan hidup," ungkapnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak Saptiko menerangkan, korban musibah kebakaran sebanyak tujuh unit rumah warga. "Dari jumlah tersebut, terdapat 33 jiwa yang terdampak musibah kebakaran," sebutnya.

Pihaknya menurunkan tim untuk membantu para korban musibah kebakaran. "Kami memberikan bantuan berupa paket makanan siap saji serta susu bagi korban yang memiliki balita," pungkasnya. (jim/prokopim)

216 PAUD Terima Bantuan Operasional

PONTIANAK - Sebanyak 216 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), terdiri dari 191 PAUD Swasta, 24 PAUD PKK dan 1 PAUD PKK Percontohan menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (2/7/2020). Bantuan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bantuan yang disalurkan terbagi dalam dua tahap. Bantuan tahap pertama yang disalurkan senilai Rp2,8 miliar lebih.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan pemberian BOP PAUD bertujuan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan dalam penyelenggaraan PAUD yang berkualitas. "Saya berharap penyelenggara PAUD dapat mengoptimalkan dana yang diterima untuk tercapainya tujuan tersebut," ujarnya.

Besaran bantuan masing-masing PAUD bervariasi, tergantung dari jumlah siswa. Bantuan tersebut diharapkan bisa digunakan untuk membantu proses pembelajaran daring atau online seperti operasional internet. Selain itu, juga untuk memenuhi perlengkapan dalam rangka mengatasi Covid-19 seperti masker, sabun dan hand sanitizer. "Kita harapkan dengan bantuan tersebut operasional PAUD akan tetap berjalan," tuturnya.

Edi menilai PAUD memegang peranan penting sebagai tempat pendidikan dasar bagi anak usia dini dalam rangka membangun karakter dan kecerdasan anak sebelum masuk ke jenjang sekolah dasar. Diakuinya kondisi di lapangan, beberapa PAUD dari sisi sarana maupun pengelolaan sudah sesuai standar. Namun masih ada sebagian PAUD memanfaatkan sarana pendidikan sementara seperti menumpang rumah warga. "Sehingga harus dicarikan solusi agar PAUD tersebut menempati bangunan yang layak," ungkapnya.

Pihaknya sudah melakukan inventarisasi terhadap keberadaan PAUD. Bagi PAUD yang dikelola PKK, bisa dengan memanfaatkan lahan pemerintah yang tidak terpakai. "Terutama kawasan yang padat penduduk dan sebagian besar masyarakatnya berpenghasilan rendah," imbuhnya.

Kepala Sekolah PAUD Selayar, Ersi menuturkan, bantuan operasional yang diterima pihaknya tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini bantuan lebih banyak diperuntukkan untuk penanganan pandemi Covid-19 bagi siswa-siswa PAUD. "Seperti membeli alat-alat kebersihan berupa masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan dan sebagainya," ucapnya.

Bantuan operasional ini, lanjutnya lagi, juga sangat membantu dalam membiayai honor para guru PAUD. Apalagi alokasi tersebut sudah dianggarkan dalam BOP PAUD. Seperti diketahui bahwa di masa pandemi ini sekolah diliburkan atau belajar di rumah sehingga ada PAUD yang tidak menarik biaya SPP. "Alhamdulillah dengan adanya BOP kami bisa mengalokasikan honor guru yang mengajar di PAUD kami," pungkasnya. (jim/prokopim)