Sedang memuat ...

Komunitas merupakan salah satu faktor penting dalam hubungan sosial di masyarakat. Pada hari Kamis, 14 November 2019, Pemerintah Kota Pontianak melakukan konsolidasi dan pengukuhan pengurus Rumah Komunitas Kota Pontianak (Rumpon) dalam prospek dan kajian pemberdayaan komunitas guna menyinergikan program kegiatan Pemerintahan Kota Pontianak. Difasilitasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pontianak, kegiatan yang berlangsung di Aula Rohana Mutholib ini dihadiri oleh lebih dari 100 Komunitas yang ada di Kota Pontianak.

Tujuan utama dibentuknya Rumpon ini menjadi wadah dan rumah kolaborasi, sinergi antar komunitas pontianak dengan pemerintah kota pontianak dalam mendukung RPJMD Kota Pontianak. RUMPON terbagi mjd 5 Divisi yaitu Divisi Pendidikan, Divisi Lingkungan Hidup, Divisi Kesehatan,  Divisi Hobby & Olahraga serta Divisi Ekraf, Pariwisata dan Seni Budaya. 

Selain membentuk wadah, pertemuan ini juga memilih Ketua dan Pengurus Rumpon Tahun 2019 s.d 2022.  Julianysah, yang berasal dari Komunitas Sayang Pontianak terpilih menjadi Ketia, dana 4 Komunitas lainnya yang menjadi Wakil Ketua 1-4. Rumpon siap berkolaborasi & bersinergi demi kemajuan Kota Pontianak, "Kami berharap besar ini akan menjadi awal dan momentum membuka lebar sinergi bersama pemerintah kota pontianak," ujar Juliansyah. 

Selain Pengurus, Dewan Kehormatan yang mewakili 12 Komunitas di Kota Pontianak juga ikut dikukuhkan langsung oleh Walikota pontianak, Ir. Edi Rusdi Kamtono, MT, MM. Beliau berharap Rumpon selaras dengan program pemerintah, "niat tulus yang selama ini relawan dan komunitas lakukan, dan saya sering melihat langsung, kelihatan ikhlas nya. dan ini juga akan menjadi sinergi yang baik, Rumpon ini bisa bersama Pemerintah Kota pontianak terus menjadikan dan melayani masyarakat kota Pontianak lebih baik." ujar Edi.

Mari kita jadikan rumpon ini, sebagai wadah untuk memberikan kolaborasi, sinergi serta komunikasi antara komunitas pontianak dengan pemerintah kota pontianak.

Lima Pejabat Eselon Dua Hasil Open Bidding Dilantik

PONTIANAK - Lima pejabat Eselon Dua di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dilantik Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (14/11/2019). Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setingkat Eselon Dua yang dilantik adalah Titin Subakti sebagai Sekretaris DPRD Kota Pontianak, Kusyairi sebagai Staf Ahli Wali Kota Pontianak Bidang Pemerintahan dan SDM, Yaya Maulidia selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Yuli Trisna Ibrahim sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pontianak dan Syahdan menduduki jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.

Edi menerangkan, pelantikan para pejabat hasil open bidding ini diantaranya untuk mengisi jabatan yang lowong maupun menggantikan pejabat yang telah memasuki masa pensiun. Ada satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum dilantik lantaran kepala dinas yang menduduki jabatan tersebut memasuki pensiun per Desember 2019 mendatang. OPD itu adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, yang mana untuk melantik pejabat yang menggantikannya harus mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. "Saya berharap bapak ibu yang dilantik bisa mewujudkan visi misi yang dituangkan dalam RPJMD Kota Pontianak tahun 2019-2024 sehingga ada percepatan-percepatan target," ujarnya.

Setelah resmi dilantik, Edi meminta para pejabat tersebut mulai bekerja dan melakukan inovasi-inovasi dengan menciptakan hal-hal baru yang belum pernah ada. Inovasi itu dilakukan untuk memudahkan dan mempercepat serta menyelesaikan berbagai persoalan kota yang dihadapi. "IT hanya sebagai alat tetapi mindset dan pola pikir itu yang harus dibangun," ucap dia.

Kepada jajaran pejabat di lingkungan Pemkot Pontianak, ia kembali menegaskan pentingnya sebuah inovasi sebagai langkah mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Dirinya juga meminta jajaran yang dipimpinnya untuk membuang aura-aura negatif dalam diri masing-masing maupun lingkungan. Aura negatif yang dimaksud orang nomor satu di Kota Pontianak ini adalah sifat yang selalu menganggap dirinya yang paling benar, sementara orang lain salah, selalu curiga, selalu negatif thinking, suudzon dan sifat negatif lainnya. Semua aura negatif itu harus dihilangkan. "Dalam sebuah organisasi ini kita bekerja secara tim. Kalau kita bekerja misalnya hanya mementingkan diri kita sendiri, saya yakin itu tidak akan berjalan dengan baik," tegas Edi.

Saat dirinya menghadiri rapat kerja nasional (rakernas) yang dihadiri oleh seluruh Forkopimda provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia di Bekasi baru-baru ini, arahan Presiden Jokowi pada saat rapat mengatakan bahwa saat ini negara Indonesia memasuki tahap tinggal landas. Kabupaten/kota sangat berpengaruh pada kebijakan pemerintah pusat. "Seiring dengan pertumbuhan penduduk akan berdampak terhadap faktor internal dan faktor eksternal terkait masalah dunia dan masalah nasional itu juga berpengaruh," tuturnya.

Selain itu, sambung Edi, Presiden dengan tegas menyampaikan agar seluruh daerah melakukan percepatan-percepatan terutama masalah perizinan. "Jangan lagi ada yang menghambat perizinan, hilangkan mindset-mindset mempersulit," tandasnya. (jim)

Jawaban Wali Kota terhadap PU Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak atas Raperda APBD 2020

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan memaksimalkan setiap potensi atau sumber pendapatan yang ada dengan melakukan intensifikasi pajak dan retribusi daerah secara berkesinambungan. "Dalam hal sumber pendapatan dari sektor pariwisata, akan dilakukan kajian yang komprehensif dan profesional untuk memetakan semua potensi pariwisata yang dapat dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujar Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan saat menyampaikan pidato tanggapan atau jawaban Wali Kota Pontianak terhadap pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Kamis (14/11/2019).

Selanjutnya, lanjut Bahasan, Sistem Pemungutan Pajak Pemkot Pontianak sudah berjalan secara online, tidak menggunakan pemungutan secara manual ataupun konvensional, untuk meminimalisir segala bentuk penyelewengan. "Terlebih pemungutan pajak ini secara langsung di monitor oleh tim Korsupgah KPK," ungkapnya.

Tidak hanya pendapatan sektor pajak, pendapatan non pajak seperti aset milik Pemkot Pontianak yang bernilai ekonomis secara optimal dimanfaatkan sebagai sarana investasi atau sumber pendapatan non pajak. "Bagaimana pemanfaatan itu dilakukan secara kreatif sehingga menjadi sumber pendapatan di luar pajak," tuturnya.

Terkait kebijakan pada Belanja Langsung, Pemkot Pontianak sependapat untuk memberikan perhatian secara khusus agar anggaran tersebut tepat sasaran, efektif dan memiliki kesesuaian dengan substansi program dan nomenklatur anggaran. "Pada akhirnya memiliki dampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak," pungkasnya. (jim)

JAKARTA - SMPN 1 Pontianak dinobatkan sebagai Juara Pertama The Best Character Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Nasional 2019. Peringkat tertinggi yang diraih SMPN 1 ini untuk kategori sekolah dengan pembinaan karakter siswa terbaik. "Saya berharap prestasi yang dicapai oleh SMPN 1 ini bisa menjadi motivasi bagi sekolah-sekolah lainnya untuk menjadi yang terbaik," ujar Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono usai menerima penyerahan piala dan hadiah berupa uang tunai senilai Rp35 juta di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Rabu (13/11/2019) malam.

Menurutnya, pembinaan karakter perlu diberikan sejak dini di kalangan siswa untuk mencapai keberhasilan dalam dunia pendidikan. Pendidikan karakter dalam kaitan dengan LSS ini adalah bagaimana menanamkan rasa cinta kebersihan, baik menjaga kebersihan diri sendiri maupun kebersihan lingkungan, dan menjaga kesehatan. Kebersihan terhadap diri sendiri dimaksudkan agar membentuk pribadi sehat dan jiwa yang kuat. "Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, apabila anak dalam kondisi sehat dan jiwa yang kuat maka anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik," jelasnya.

Pembentukan karakter siswa, lanjut Edi, bisa dimulai dari menerapkan disiplin dan tata tertib di sekolah masing-masing. Dengan siswa berperilaku disiplin dan tertib terhadap peraturan sekolah, maka karakter mereka akan terbentuk dengan sendirinya. Untuk itu, orang nomor satu di Kota Pontianak ini bertekad menjadikan seluruh sekolah di Kota Pontianak ini sebagai sekolah berkarakter. "Kita juga akan menjadikan sekolah-sekolah yang ada sebagai sekolah sehat, lingkungan bersih, hijau dan membuat siswa belajar dengan nyaman," ucap dia.

Kepala SMPN 1, Yuyun Yuniarti menuturkan, penilaian sekolah sehat bukan semata dari bangunan gedung, Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan lainnya. Banyak hal yang menjadi faktor penilaian sebab program yang sekarang ini adalah sekolah sehat berkarakter. Kalau sebelumnya hanya penilaian sekolah sehat, sekarang penilaian sekolah sehat berkarakter. Selain itu juga ada komponen-komponen lain, termasuk pembinaan pada anak didik. Banyak inovasi-inovasi yang sudah dilakukan pihaknya. Inovasi-inovasi itu memang dikembangkan untuk mewujudkan SMPN 1 sebagai sekolah sehat, mencakup kantin sehat, kegiatan berbasis siswa, bagaimana siswa memberikan umpan balik terhadap semua program yang ada di sekolah. "Alhamdulillah upaya yang kami lakukan ini berhasil mengantarkan SMPN 1 sebagai juara pertama sekolah berkarakter," imbuhnya.

Pembiasaan-pembiasaan terhadap siswa diterapkan pihaknya dalam pembinaan karakter. Hal yang diterapkan di sekolah diantaranya bagaimana pagi hari menyambut siswa dengan senyum, salam, sapa dan santun. Selain itu juga dengan membiasakan anak didik menyanyikan lagu Indonesia Raya, mereka berdiri di depan sekolah berbaris kemudian dipersilakan masuk setelah bersalaman dengan gurunya. "Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya untuk penguatan pendidikan karakter, bisa terimplementasi dalam pembelajaran, bisa pula terimplementasi di luar seperti ekstrakurikuler," katanya.

Diakuinya, kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan cukup tinggi. Hal itu, bisa dilihat di lingkungan sekolah yang cukup bersih, rapi dan anak-anak saling mengingatkan. Berbeda dengan sekolah lainnya di mana pengelolaan sampah di lingkungan sekolah biasa dilakukan oleh petugas cleaning service, di SMPN 1 ini, pengelolaan sampah berbasis pada siswa. Artinya, mereka yang membuang ke tempat sampah sementara dan mereka pula yang membersihkan tempat sampahnya. "Itulah cara kami menumbuhkan kesadaran pada peserta didik," pungkasnya. (jim)

PONTIANAK - Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kota Pontianak tahun 2020. 

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan menuturkan, pada prinsipnya fraksi-fraksi meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk menuntaskan infrastruktur di Kota Pontianak. "Karena infrastruktur itu menyentuh langsung ke masyarakat sehingga perlu direalisasikan supaya pemanfaatannya bisa dirasakan langsung dan jelas transparan," ujarnya usai mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (13/11/2019).

Terkait penggunaan Gedung Parkir yang berlokasi di Jalan Letjend Suprapto, diakuinya memang belum bisa difungsikan lantaran terkendala mekanisme lelang dan pemanfaatan operasionalnya masih perlu kajian. "Tetapi dalam waktu dekat kita akan uji coba, tahap pertama kita gratiskan dulu," ucapnya.

Sementara itu, terkait jalan paralel Sungai Jawi, Bahasan menerangkan, pembangunan tersebut terkendala pembebasan lahan masyarakat. Untuk itu butuh penyelesaian secara teliti agar tidak melanggar aturan hukum yang ada. "Artinya kita tidak buru-buru dalam pembebasan lahan yang terkena dampak pembangunan jalan paralel," pungkasnya. (jim)

PONTIANAK - Pendapatan daerah sebesar Rp1,89 triliun menjadi target Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak pada APBD tahun 2020. Nilai ini meningkat sebesar Rp142,58 miliar atau naik 7,56%, jika dibandingkan dengan APBD Perubahan. Kemudian total belanja daerah tahun 2020 adalah sebesar Rp1,87 triliun, atau meningkat sebesar Rp92,01 miliar atau naik 4,91 persen dibandingkan dengan APBD Perubahan Tahun 2019 sebesar Rp1,78 triliun.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono dalam rapat paripurna penyampaian pidato Wali Kota Pontianak terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah Kota Pontianak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tahun anggaran 2020 beserta nota keuangannya. Menurutnya berdasarkan mekanisme, rancangan APBD Tahun 2020 beserta nota keuangan yang disampaikan merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dalam mengimplementasikan berbagai program pembangunan daerah yang disusun mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2020 yang telah disepakati. 

"Secara umum volume Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020 adalah sebesar Rp1,90 triliun, jika dibandingkan dengan volume Perubahan APBD Tahun 2019 sebesar Rp1,81 triliun, maka mengalami peningkatan sekitar 4,57 persen," kata Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono pada Selasa (12/11/2019).

Ia menambahkan pelaksanaan pembangunan di Kota Pontianak dalam kurun waktu lebih dari satu dekade terakhir, telah mengalami peningkatan dan kemajuan yang cukup pesat di berbagai bidang, antara lain peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, serta sarana pelayanan publik lainnya, yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Dalam upaya pengelolaan pendapatan daerah, pemerintah Kota Pontianak terus melakukan berbagai upaya guna peningkatan penerimaannya dengan memperhatikan peran dunia usaha, serta iklim investasi yang kondusif maupun pertumbuhan ekonomi. 

Dari aspek belanja, pemerintah Kota Pontianak terus fokus untuk membangun. dan meningkatkan infrastruktur pelayanan publik, kualitas pendidikan, perbaikan mutu kesehatan, Infrastruktur perkotaan, dan perbaikan lingkungan pemukiman dan perumahan, pariwisata serta lingkungan hidup, dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

"Langkah - langkah efisiensi dan penghematan belanja yang tidak produktif dan bukan merupakan program prioritas, terus dilakukan dengan fokus belanja modal," tambahnya.

Kemudian menurutnya dari aspek pertanggungjawaban, terus dilakukan pembinaan dan pengendalian secara berkala, sehingga pelaporan tertib administrasi keuangan dari tahun 2011, hingga saat ini, menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan. 

Edi menjelaskan secara umum struktur rancangan APBD Kota Pontianak Tahun 2020, terdiri dari tiga kelompok, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah. Kelompok pendapatan daerah, pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp1,89 triliun, atau meningkat sebesar Rp142,58 miliar atau naik 7,56%, jika dibandingkan dengan APBD Perubahan 

Tahun 2019 sebesar Rp1,74 triliun. Adapun komponen pendapatan daerah tersebut, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp507,05 Milyar, terdiri dari Hasil Pajak Daerah sebesar Rp333,77 miliar, Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp41,16 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp25,50 milyar dan Lain-lain PAD yang Sah ditargetkan sebesar Rp106,62 miliar. 

"Secara keseluruhan target PAD untuk tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 7,52% dari target PAD pada Perubahan APBD Tahun 2019 sebesar Rp468,92 miliar," jelas Edi.

Kemudian dana transfer pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp1,041 triliun terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp58,26 miliar. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp775,57 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp207,12 miliar. 

Secara keseluruhan target dana perimbangan untuk tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 6.99% dari target perolehan dana perimbangan pada perubahan APBD Tahun 2019 sebesar Rp968,17 milyar. 

Selanjutnya untuk lain-Iain pendapatan daerah yang sah, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp337,57 miliar, adapun target ini berasal dari pendapatan hibah sebesar Rp65,02 miliar, dana bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp195,03 milyar, dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp57,53 miliar, dan bantuan keuangan (subsidi) dari provinsi sebesar Rp20 miliar. 

Kemudian dalam struktur Rancangan APBD Tahun 2020 adalah Belanja Daerah. Total Belanja Daerah Tahun 2020 adalah sebesar Rp1,87 triliun, atau meningkat sebesar Rp92,01 milyar atau naik 4,91% dibandingkan dengan APBD Perubahan Tahun 2019 sebesar Rp1,78 triliun. 

Dalam struktur Rancangan APBD pembiayaan terbagi atas dua bagian, yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.  Dari sisi penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp15,05 miliar, yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya diproyeksi sebesar Rp15 miliar, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp50 juta.

"Dari sisi pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp26 miliar yaitu berupa Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp10 miliar dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp16 miliar," jelas Edi

Dirinya berharap agar pembahasan rancangan APBD yang akan dilaksanakan dapat berlangsung dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti, sehingga APBD Kota Pontianak Tahun 2020 dapat ditetapkan paling lama akhir bulan November 2019.

Sementara itu, wakil ketua DPRD Kota Pontianak Firdaus Zarin mengatakan pihaknya akan melakukan penyisiran terhadap RAPBD 2020. Sehingga pekerjaan yang belum selesai pada 2019 bisa dilanjutkan pada 2020.

Dikatakannya pada 2020 sektor perdagangan dan jasa merupakan bagian penting penyumbang pendapatan daerah. Ia meminta Pemerintah Kota Pontianak untuk terus meningkatkan sektor tersebut. "Sektor seperti pajak dan retribusi masih menjadi primadona," pungkasnya. (*)