Halaman Depan | Layanan Masyarakat

PELAYANAN SITU DAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)
  1. PERSYARATAN

    1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Baru :

      1. Fotocopy KTP, 1 (satu) lembar
      2. Pas Photo Hitam Putih, ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar
      3. Fotocopy Setifikat Tanah/Surat sewa-menyewa, 1 (satu) rangkap
      4. Fotocopy IMB, 1 (satu) lembar
      5. Akte pendirian Perusahaan 1 (satu) rangkap (bagi usaha yang berbadan hukum)
      6. Bukti lunas PBB tahun berjalan
      7. Sket lokasi (1 lembar)

    2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Perpanjangan :

      1. Melampirkan SITU/HO yang dimiliki
      2. Fotocopy KTP, 1 (satu) lembar
      3. Pas Photo Hitam Putih, ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar
      4. Bukti lunas PBB tahun berjalan
      5. NPWP / NPWPD

    3. Ijin Undang-Undang Gangguan (HO)

      1. Fotocopy IMB, Sate Plan berikut gambar denah dan situasi
      2. Fotocopy Sertifikat Tanah atau keterangan pemilik/pemakai tanah
      3. Fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum Perusahaan (hanya untuk yang berstatus Badan Hukum).
      4. Fotocopy KTP, 1 (satu) lembar
      5. Pas Photo berwarna latar belakang Merah, ukuran 3 X 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
      6. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga
      7. Bukti pelunasan PBB berjalan
      8. Khusus Herregistrasi Izin Perpanjangan, membawa izin lama.

      Catatan :

      • Bagi usaha seperti Penimbunan/Pengecer Bahan Bakar Minyak, Industri Dan Service/Bengkel, diperlukan advis/persetujuan dari :

        1. Persetujuan lingkungan yang diketahui oleh RT setempat
        2. Camat setempat
        3. Dinas kebakaran (khusus penimbunan/pengecer BBM)
        4. Membuat UPL dan UKL bagi Industri besar

      • Bagi Usaha bidang Usaha Pariwisata diperlukan advice/pertimbangan dari Kantor Pariwisata Kota Pontianak, sedangkan untuk usaha seperti Hotel, Restoran, Kafetaria, Rumah Makan dan Warung Kopi selain diperlukan advice dari Kantor Pariwisata diperlukan juga advis/persetujuan dari :

        1. Dinas Kesehatan
        2. Dinas Kebakaran
        3. Camat setempat
        4. Membuat UPL dan UKL bagi usaha hotel

      • Bagi usaha seperti Salon, Karaoke, Diskotik, Café dan Penyewaan Piringan VCD, selain advice ke Kantor Pariwisata diperlukan juga advis / persetujuan dari :

        1. Dinas Kesehatan
        2. Kantor Informasi dan Komunikasi bagi usaha penyewaan piringan VCD
        3. Dinas Pembinaan dan Ketertiban Masyarakat (PKM)
        4. Camat Setempat

      • Bagi Usaha bidang Usaha Penunjang Angkutan Laut meliputi : Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Perusahaan Bongkar Muat (PBM), Jasa Pengusrusan Transportasi, Perusahaan Tally dan Depo Peti Kemas serta usaha-usaha di bidang Pos dan Telekomunikasi yang meliputi : Jasa Titipan, Istalasi Kabel, Radio Siaran, Wartel, Warnet, Kios Phone, Menara Antena diperlukan advice/pertimbangan dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak, sedangkan untuk usaha seperti Wartel, Warnet, Kios Phone, selain diperlukan advice dari Dinas Perhubungan diperlukan juga advis/persetujuan dari :

        1. Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman (Wartel/Kios Phone);
        2. Kantor Informasi dan Komunikasi (Warnet);
        3. Camat setempat bagi usaha Menara Antena, Radio Siaran.

  2. Mekanisme

    1. Pemohon mengambil formulir (blanko) pendaftaran pengurusan ijin di meja informasi
    2. Pemohon mengisi formulir (blanko) dan melengkapi persyaratan
    3. Berkas pemohon yang disertai kelengkapan persyaratan disampaikan ke petugas Seksi Pelayanan KP2T.
    4. Petugas Seksi Pelayanan meneliti kelengkapan pengisian formulir (blanko). Bila tidak lengkap dikembalikan. Bila sudah lengkap petugas mencatat dalam buku registrasi dan memberikan bukti telah menerima formulir (blanko) pendaftaran dengan mengisi jadwal tanggal selesai (harap kembali)
    5. Petugas Seksi Pelayanan meyerahkan berkas persyaratan yang sudah lengkap ke operator SITU.
    6. Data pemohon diproses
    7. Setelah diproses operator memasukan data (input) kedalam sistim Database KP2T
    8. Seksi Operasional KP2T menjadwalkan pemeriksaan lapangan
    9. Pemeriksanan lapangan oleh tim SITU dan HO dengan tujuan :

      1. Pencocokan data permohonan dengan fisik di lapangan
      2. Melaksanakan pengecekan / pengetesan sarana fisik yang dapat menimbulkan pencemaran (air, udara dan kebi¬singan)
      3. Memberikan saran atas kekurangan-kekurangan yang ada di lapangan kepada pemohon

    10. Rapat evaluasi
    11. Perhitungan biaya retribusi
    12. Pemohon membayar retribusi di lokasi kas daerah di KP2T
    13. Pengambilan sertifikat SITU (sudah ditandatangani Sekretaris Daerah Kota) di Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T)

  3. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

  4. 7 s/d 10 hari kerja
  5. BIAYA YANG DIPERLUKAN

    1. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) tidak dipungut biaya, hanya permohonan menyediakan materai Rp. 6.000,-
    2. Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) besarnya tarip sbb :
      Golongan industri :

      1. Industri Kecil Rp. 500,-/M2
      2. Industrti Menengah Rp. 1.000,- /M2
      3. Industrti Besar Rp. 1.500 ,-/M2
      4. Golongan Gudang, Penyimpanan dan sejenisnya Rp. 1.000,- /M2
      5. Golongan Pertokoan dan sejenisnya Rp. 1.000,- /M2
      6. Golongan Perumahan Rp. 1.000,- /M2
      7. Golongan Pariwisata Rp. 1.000,- /M2

Untuk Golongan Industri, Indeks tempat usaha yang dimaksudkan diatas adalah :
Daerah Perindustrian .................. Indeks 1
Daerah Perdagangan .................... Indeks 2
Daerah Pergudangan .................... Indeks 3
Daerah Pariwisata ..................... Indeks 4
Daerah Perumahan ...................... Indeks 5
Untuk Golongan Pertokoan, Pelayanan Jasa (kecuali Bengkel/Service) indeks tempat usaha dimaksudkan diatas adalah :
Daerah Perdagangan .................... Index 1
Daerah Pergudangan .................... Index 2
Daerah Industri ....................... Index 3
Daerah Perumahan ...................... Index 4
Daerah Pariwisata ..................... Indeks 5
Untuk Golongan Pergudangan, Ruang Penyimpanan, indeks tempat usaha dimaksudkan diatas adalah :
Daerah Pergudangan .................... Index 1
Daerah Perdagangan .................... Index 2
Daerah Perumahan / Industri ........... Index 3