CPNS 2 Tahun Tak Boleh Gadaikan SK

Wali Kota Larang Kepala SKPD Rekomendasikan Pinjaman Bank

Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kerap digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman bank. Namun sayangnya, kadangkala sisa gaji yang diterima setelah potongan pinjaman bank itu tidak layak untuk biaya hidupnya sehari-hari sehingga menjadikan pegawai tersebut malas masuk kerja lantaran penghasilan bulanan yang diterimanya tidak seberapa. Tak ingin hal itu terjadi, Wali Kota Pontianak Sutarmidji menegaskan akan meminta seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tidak mengeluarkan rekomendasi pinjaman bank bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di unit kerja masing-masing. Larangan ini diberlakukan selama dua tahun terhitung sejak CPNS menerima SK-nya. “Saya larang seluruh kepala SKPD untuk merekomendasi pinjaman CPNS dan saya juga larang kepala SKPD untuk merekomendasi potongan apapun di bank karena gaji mereka semua lewat bank,” tegasnya usai menyerahkan SK bagi CPNS, Senin (10/3) di ruang rapat Wali Kota. Selengkapnya...

Dispora Buka Pendaftaran Pertukaran Pemuda Antar Negara

Pendaftaran Ditutup Kamis (13/3)

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Pontianak menggelar seleksi calon peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) 2014. Selain menerima pendaftaran seleksi calon peserta PPAN, pendaftaran calon peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) juga mulai dibuka bertempat di Kantor Dispora Kota Pontianak, Jalan Zainuddin Komplek Kantor Walikota Pontianak.
“Pendaftaran akan ditutup pada Kamis (13/3) pukul 09.00 WIB. Silakan bagi yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan dirinya di Kantor Dispora Kota Pontianak,” kata Fuji Hartadi, Kepala Dispora Kota Pontianak, Jumat (7/3) di ruang kerjanya. Selengkapnya...

Wakil Walikota Janjikan Uang Cash

Tim Penggerak PKK merupakan mitra pemerintah yang tidak dapat dilepaskan dari pembangunan nasional yang akan terwujud apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat tercapai dengan baik. Melalui Rakernas VII PKK pada tahun 2010 telah ditetapkan penyesuaian peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK yang semula tanggal 27 Desember menjadi tanggal 4 maret sehingga itu menjadi dasar pelaksanaan Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke 42 di Kota Pontianak sekaligus Pemantapan bulan tema kesehatan di Posyandu Dahlia Jl. Purnajaya 1 Kelurahan Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara (6/3). “PKK di Kota Pontianak sudah sangat berhasil hal ini dibuktikan banyaknya penghargaan yang telah diterima baik di tingkat provinsi maupun nasional seperti PHBS, pencegahan KDRT, Hatinya PKK dan Pemanfaatan hasil TOGA” kata Lismaryani Sutarmidji Selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pontianak. Selengkapnya...

Kerapian Barisan Cermin PNS Disiplin

CPNS Pemkot Dibekali PBB

Sebanyak 57 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diberikan pembekalan berupa pelatihan dasar Peraturan Baris-berbaris (PBB) di Taman Alun Kapuas, Kamis (6/3). Pelatihan ini digelar oleh Bidang Pendidikan dan Latihan (Diklat) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pontianak selama dua hari mulai tanggal 6 - 7 Maret 2014 bekerja sama dengan Satpol PP sebagai instruktur yang melatih CPNS dalam PBB.
Kasubid Diklat BKD Kota Pontianak Margaretha mengatakan tujuan diberikannya pelatihan dasar PBB ini kepada CPNS agar mengetahui dan memahami aturan baris-berbaris secara benar terutama dalam tata upacara. “Tujuannya agar ketika melaksanakan upacara, para PNS disiplin dan rapi dalam baris-berbaris. Kerapian barisan merupakan cermin kepribadian PNS dalam hal kedisiplinan,” ujarnya. Selengkapnya...

Sanksi Tegas PNS Langgar Netralitas Pemilu

Walikota Keluarkan Surat Edaran

Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) mutlak dibutuhkan dalam proses politik seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Umum (Pemilu) karena pegawai negeri sebagai pelayan publik harus betul-betul berdiri secara independen tanpa memihak. Namun kadang kala ada segelintir PNS baik secara sengaja maupun tidak sengaja terbawa arus dalam dunia politik. Apalagi menjelang Pemilu yang akan digelar pada 9 April mendatang. Untuk mencegah hal tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pontianak menggelar sosialisasi terkait larangan dan sanksi PNS dalam Pemilu Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD atau DPRD, Kamis (6/3) di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Kota Pontianak. Selengkapnya...