Sutarmidji : Penertiban SPBU, Dishub Harus Koordinasi dengan Kepolisian

Pertamina Harus Tanggung Jawab

Terkait tindakan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak dalam menertibkan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) dan antrian-antrian solar, Walikota Pontianak, Sutarmidji menegaskan, Dishub harus tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian, terlebih pelanggaran yang dilakukan para spekulan sudah masuk ranah tindak pidana umum, bahkan cenderung mengarah pada tindak pidana khusus. “Saya perintahkan Dishub tetap berkoordinasi dengan kepolisian. Bagaimana pun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para spekulan ini masuknya ranah tindak pidana umum, bahkan mengarah ke tindak pidana khusus. Artinya, ini sudah masuk kewenangan kepolisian,” tegasnya saat ditemui di kediaman dinasnya, Rabu (29/1). Selengkapnya...

Acara Level Nasional Bakal Digelar Di Kota Pontianak

Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional Forum Statistika Indonesia

Walikota Pontianak, H.Sutarmidji,SH M.Hum sangat mendukung Seminar Nasional dan Musyarawah Nasional Forum Statistika Indonesia yang sedia nya akan digelar akhir Februari di Rektorat UNTAN, hal senada juga disampaikan oleh Dadan Kusnandar Ph.D, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura usai bertemu dengan Walikota Pontianak di ruang kerja Walikota,Selasa (28/1). “Bapak Walikota Pontianak sangat mendukung kegiatan tersebut malah beliau bersedia menjamu para peserta nanti pada pelaksanaan dan nanti akan ada komunikasi lebih lanjut dengan pak Wali” kata Dadan. Selengkapnya...

BP2T Bersertifikasi SNI ISO 9001:2008

Walikota : Evaluasi, Percepatan dan Inovasi Pelayanan

Sektor pelayanan publik merupakan salah satu hal penting dalam tata kelola pemerintahan terutama pelayanan di bidang perizinan. Sebagai barometernya, selain tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, sertifikasi yang menyatakan pelayanan tersebut sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) juga menjadi acuan dalam meningkatkan pelayanan publik. Salah satunya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak yang meraih sertifikasi SNI ISO 9001 : 2008 dari Sucofindo International Certification Services. Sertifikat SNI ISO 9001 : 2008 ini diberikan kepada BP2T lantaran badan pelayanan perizinan tersebut telah menerapkan sistem manajemen mutu yang memenuhi standar yang telah ditentukan. Sertifikat bernomor QSC 01249 ini berlaku mulai 6 Januari 2014 dan berakhir 6 Januari 2017. Selengkapnya...

Tingkatkan Etos Kerja dan Disiplin Aparatur

Upacara Peringatan HUT Pemprov Kalbar ke 57

Walikota Pontianak, Sutarmidji menyatakan di usia Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) yang ke 57, telah menunjukkan berbagai isyarat kemajuan dan perkembangan menuju peningkatan taraf kedewasaan. Dirinya mengapresiasi kegiatan tata kelola pemerintah provinsi yang kini telah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, dimana dijelaskannya, dari sisi akuntabilitas berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Pemprov Kalbar memperoleh upgrading nilai menjadi 65,61 dari tahun sebelumnya yang berada kelompok C, dan pada tahun 2013 masuk dalam 9 provinsi terbaik yang memperoleh predikat penilaian B. “Tidak banyak pemerintah provinsi di Indonesia yang mendapatkan predikat tersebut. Selengkapnya...

Sutarmidji Deadline 3 Bulan SKPD Susun SOP

BPKP Asistensi Penyusunan LPPD

Standar Operasional Prosedur (SOP) acap kali dianggap sepele oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Padahal, SOP sangat penting dalam memudahkan instansi maupun unit kerja dalam tata kelola pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Banyak SKPD yang tidak melengkapi SKPD-nya dengan SOP-SOP dalam setiap kegiatannya. Sejatinya, setidak-tidaknya di dalam satu SKPD di tataran eselon II paling kurang harus ada hampir 50-an SOP. “Saya minta semuanya, setiap item pelayanan harus ada SOP, tiga bulan terhitung dari sekarang sudah harus selesai. Nanti semuanya di bawah pengawasan Asisten I. Terhitung hari ini, tiga bulan ke depan tepatnya 27 April akan saya tanyakan kembali dan minta SOP-nya,” tegas Walikota Pontianak, Sutarmidji saat membuka Asistensi penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Senin (27/1) di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Walikota. Selengkapnya...