You are hereValidasi Dan Verifikasi Obyek Pajak Dalam BPHTB

Validasi Dan Verifikasi Obyek Pajak Dalam BPHTB


By Tamu - Posted on 13 Juli 2011

Sosialisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak, Rudy Enggano menegaskan, pihaknya tidak menentukan atau menetapkan harga pasaran tanah dan bangunan dalam menentukan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), melainkan melakukan validasi dan verifikasi obyek pajak. “Jadi kita bukan menetapkan harga pasaran tanah dan bangunan melainkan melakukan validasi dan verifikasi sesuai dengan fakta yang ada,” ujar Rudy dalam kegiatan sosialisasi BPHTB, Rabu (13/7) di Aula Rohanna Muthalib, Kantor Bappeda Kota Pontianak. Sosialisasi ini digelar oleh Bagian Humas, Protokol dan TU Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pontianak. Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini adalah warga masyarakat dari wilayah Kecamatan Pontianak Kota.
Menurut Rudy, pihaknya menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan validasi dan verifikasi terhadap obyek tanah dan bangunan dalam menetapkan BPHTB. Dia juga berharap adanya kejujuran dari masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan sehingga pajak yang diperoleh dari BPHTB ini bisa optimal. “Yang diharapkan di sini adanya kejujuran dari penjual dan pembeli tanah maupun bangunan yang melakukan transaksi,” katanya.
Rudy menjelaskan, dasar penyelenggaraan BPHTB di Kota Pontianak ini yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang pajak daerah.
Terkait penarikan BPHTB, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menerapkan kebijakan yakni bagi pengembang atau developer dalam pembangunan wilayah pemukiman, tanah yang disediakan untuk fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) dapat dibantu Pemkot dalam pembangunannya. “Pemkot juga dapat memberikan insentif buat pengembang yang membangun perumahan di wilayah pemekaran,” tuturnya.
Selain itu, lanjut dia, dalam penarikan BPHTB ini juga perlu dilakukan pengawasan dengan cara melakukan pengecekan ke lokasi obyek tanah dan bangunan oleh petugas Dispenda Kota Pontianak. “Tidak hanya itu, Bawasko atau BPK juga akan melakukan audit terhadap kebenaran harga transaksi,” pungkasnya. (12)