You are hereTingkatkan Kedisiplinan PNS

Tingkatkan Kedisiplinan PNS


By Tamu - Posted on 02 November 2010

414 PNS Pemkot Terima Satyalancana Karya Satya

Walikota Pontianak, Sutarmidji, Selasa (2/11) memberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada 414 orang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Satyalancana Karya Satya adalah sebuah tanda penghargaan yang diberikan kepada anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang telah berbakti selama 10 atau 20 atau 30 tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetian dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya. Acara penyerahan Satyalancana Karya Satya ini digelar di aula rumah jabatan Walikota Pontianak.
Dari 414 orang itu, terdiri dari beberapa kategori Satyalancana Karya Satya untuk masa pengabdian 10 tahun sebanyak 61 orang, masa pengabdian 20 tahun sebanyak 206 orang dan masa pengabdian 30 tahun sebanyak 147 orang.
Menurut Walikota Pontianak, Sutarmidji, Satyalancana Karya Satya merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah dengan Surat Keputusan Presiden (Kepres).
"Sehingga yang menerima itu harusnya merasa bangga dan menghargai pengabdiannya selama ini," kata dia.
Satyalancana Karya Satya itu, lanjut Sutarmidji, merupakan penghargaan atas kinerja dan penilaian terhadap kedisiplinannya sebagai PNS.
Melalui penghargaan Satyalancana Karya Satya ini, dia berharap kepada PNS yang telah menerimanya dapat terus menjaga kedisiplinan untuk masa pengabdian 10 tahun agar menjadi 20 tahun. "Begitu juga dengan masa pengabdian 20 tahun agar menjadi 30 tahun," tuturnya.
Senada dengan Walikota, Sekretaris Daerah Kota Pontianak (Sekda), Toni Herianto mengatakan penghargaan diberikan kepada PNS untuk meningkatkan kinerjanya.
Dia mengungkapkan penerima penghargaan tersebut didominasi oleh guru. "Itu merupakan suatu motivasi selama sekian tahun PNS itu mengabdi dan diberikan penghargaan," tukasnya.
Menurutnya, penghargaan yang diterima itu tidak begitu saja diberikan namun berdasarkan perkembangan terhadap penilaian yang dilakukan pada PNS itu.
"Ada beberapa kriteria yang menjadi penilaian seperti apakah PNS itu pernah dijatuhi hukuman, atau PNS itu pernah berbuat kesalahan. Nah itu yang menjadi penilaian," ungkapnya. (12)