You are herePerokok Bukan Kategori Orang Miskin

Perokok Bukan Kategori Orang Miskin


By Tamu - Posted on 14 April 2011

Walikota Launching Perda Kawasan Tanpa Rokok

Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk menciptakan kawasan bebas asap rokok, diwujudkan dengan melaunching Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010 tentang kawasan tanpa rokok (KTR) oleh Walikota Pontianak, Sutarmidji, Kamis (14/4) di halaman Kantor Terpadu, Jalan Sutoyo. Perda yang mengatur kawasan bebas asap rokok ini selain untuk menciptakan udara yang bersih juga memberikan perlindungan efektif dari bahaya asap rokok bagi orang di sekitarnya. Peluncuran Perda KTR ini dihadiri Ketua DPRD Kota Pontianak, Hartono Azas, unsur Muspida, jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Pontianak dan undangan lainnya.
Menurut Sutarmidji, launching Perda KTR saat ini belum memasuki tahap mengajak tetapi baru pada tahap sentilan. “Kalau sekarang kita masih melindungi mereka yang tidak merokok, ke depan kita mengajak yang merokok untuk berhenti merokok,” tegas Sutarmidji.
Dia pun menyebut beberapa pejabat yang dulunya perokok sekarang sudah berhenti merokok. Begitu juga ruang paripurna DPRD Kota Pontianak sudah bebas asap rokok sebagai konsekuensi DPRD mensahkan Perda KTR ini. “Nah, kalau DPRD sudah mensahkan Perda ini tapi masih tetap merokok itu hal yang salah ,” ujarnya.
Dalam Perda ini, kata dia, setiap pemimpin atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kawasan tanpa rokok. Pemimpin wajib untuk melakukan pengawasan internal atas terselenggaranya kawasan tanpa rokok. "Apabila mereka tidak meletakkan tanda-tanda di kawasan tanpa rokok yang menjadi tanggung jawabnya, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis," tegasnya.
Jika tidak melaksanakan teguran tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut, maka akan dikenakan denda sebanyak-banyaknya Rp500 ribu. Pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau dengan denda paling banyak Rp10 juta.
Tidak hanya itu, Walikota juga mengusulkan agar kepala keluarga yang tidak merokok dimasukkan dalam variabel kemiskinan. Dia beralasan, kalau kepala keluarganya merokok itu bisa dikategorikan dia bukan orang miskin karena kategori orang miskin atau mendekati kemiskinan yakni yang pengeluarannya setiap bulan tidak lebih dari 200 ribu rupiah. “Nah’ kalau orang yang merokok satu hari mengeluarkan kurang lebih 5 ribu rupiah berarti satu bulan sudah berapa. Sekarang harga rokok yang paling murah saja semuanya di atas 5 ribu rupiah,” ucapnya.
Sutarmidji prihatin, Kota Pontianak termasuk nomor urut dua penderita TBC di Kalbar. Dia pun meminta kepada petugas medis mencari penderita TBC yang ada di Kota Pontianak sehingga didapati sebanyak sekitar 700-an penderita. Untuk itu, dia bertekad tahun 2014 Kota Pontianak kalau tidak mencanangkan Pontianak bebas TBC, paling tidak Pontianak merupakan penderita TBC angkanya paling kecil.
Sementara itu, Kasubdit Pengendalian Penyakit Kronis Degeneratif, Dr Sonny P Warow, SKM, Mkes, mewakili Kementerian Kesehatan RI, mengatakan di Indonesia angka perokoknya cukup tinggi, tercatat 65,3 persen laki-laki di Indonesia merokok atau satu dari enam laki-laki di sini adalah perokok. Sedangkan perempuan juga mengalami peningkatan jumlah perokok yang cukup tinggi yakni sebanyak 5,1 persen perempuan di Indonesia yang merokok. “Dan tercatat 57 juta perokok di Indonesia. Ada 97 juta orang menghirup asap rokok orang lain atau perokok pasif. 43 juta anak perokok pasif dan lebih dari 200 juta yang meninggal akibat penyakit yang berhubungan dengan merokok,” papar Sonny.
Dia optimis dengan diberlakukannya Perda KTR di Kota Pontianak ini akan meningkatkan derajat kesehatan warga Pontianak, meningkatkan produktifitas dan tentunya akan menghasilkan generasi-generasi muda yang berdaya saing tinggi.
Adapun kawasan yang termasuk bebas rokok sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2010 adalah tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain anak-anak, angkutan umum, lingkungan tempat proses belajar mengajar dan sarana kesehatan.
Oleh karena itu, pemimpin atau penanggung jawab tempat dan atau ruangan yang ditetapkan sebagai KTR, dilarang menyediakan tempat untuk merokok di dalam gedung, dilarang menyediakan asbak di KTR dan dilarang mengizinkan atau membiarkan orang merokok di KTR. (12)