You are herePahami Hak Waris

Pahami Hak Waris


By Tamu - Posted on 23 March 2011

Sosialisasi Hukum Waris di Kecamatan Ponbar

Untuk memberikan gambaran kepada aparatur di kelurahan maupun kecamatan terkait pembuatan surat keterangan waris bagi masyarakat yang sesuai dengan konstitusi dan aturan yang berlaku sekarang serta tidak bertentangan dengan hukum Islam, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar sosialisasi pencerahan tentang hukum waris, Rabu (23/3) di aula Kantor Camat Pontianak Barat. Sosialisasi ini digelar bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Pontianak dan Badan Pertanahan Kota Pontianak.
Camat Pontianak Barat, Imran menuturkan sosialisasi ini sebagai upaya pemerintah dalam memberikan pencerahan khususnya yang berkaitan dengan hukum waris. “Sehingga aparatur di kelurahan dan kecamatan dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat dapat menjadi jelas siapa saja yang berhak menjadi hak waris,” ungkapnya.
Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW).
Imran mengatakan camat dimungkinkan dapat diangkat untuk menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan kata lain maka kedudukan camat selain sebagai perangkat daerah juga diberikan kewenangan sebagai PPAT yang sifatnya sementara atau disebut PPAT-Sementara. “Disebut sementara karena posisi jabatan tersebut tidak dipangku untuk selamanya tetapi hanya semasa camat yang bersangkutan memegang jabatan camat di tempat tugas kecamatannya,” jelas dia.
Selanjutnya, tambah dia, apabila yang bersangkutan pindah tugas baik masih sebagai camat di daerah lain maupun sebagai pejabat di instansi lain, maka jabatan PPAT-nya juga lepas dengan sendirinya. “Dengan kata lain putus hubungan hukum dengan tugas-tugasnya selaku PPAT,” terangnya.
Ada beberapa tugas camat terkait sebagai PPAT yakni menentukan siapa saja yang berhak menjadi hak waris, pembuatan SKAW dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hak waris sesuai dengan hukum waris yang berlaku.
Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataan mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris.
Sosialisasi ini dihadiri aparatur kecamatan dan kelurahan se Kecamatan Pontianak Barat. (12)