You are hereObsesi Pemkot Pontianak Wajar Tanpa Pengecualian

Obsesi Pemkot Pontianak Wajar Tanpa Pengecualian


By Tamu - Posted on 08 March 2011

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI, terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh pemeriksa yakni, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kemudian Tidak Wajar serta Menolak Memberikan Opini (disclaimer of opinion). Sutarmidji mengatakan bahwa obsesinya sebagai Kepala Daerah menginginkan hasil pemeriksaan tahun 2010 Wajar Tanpa Pengecualian, hal itu diungkapkannya dalam acara Asistensi Penyusunan LPPD Kota Pontianak tahun 2010. Midji panggilan akrabnya menyatakan bahwa laporan yang disampaikan seharusnya setiap tahun semakin baik,oleh karena itu ia berharap untuk tahun depan LPPD sudah diasistensikan pada awal bulan februari sehingga akhir bulan februari sudah selesai. Selama ini saya mengamati SKPD-SKPD banyak menunda-nunda pekerjaan sehingga pekerjaan yang seharusnya sudah siap menjadi terkendala. “saya minta kepada seluruh SKPD harus serius, karena kita dalam menyelenggarakan pemerintahan ini untuk kepentingan masyarakat, karena kita dibayar dan digaji,” ungkapnya.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Kasri Soekirno dalam laporannya mengungkapkan bahwa penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) sebagai tindak lanjut dari PP No. 6 Th 2008 tentang evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, juga dijelaskan bahwa laporan LPPD ini merupakan kewajiban pemerintah daerah yang akan disampaikan kepada pemerintah dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Sementara itu kepada BPKP Perwakilan Provinsi Kalbar, Bambang Wahyudi memaparkan bahwa LPPd ini sangat penting karena memuat indikator-indikator yang berhubungan dengan kinerja SKPD, oleh karena itu dalam hal pengisian blangko ataupun kolom-kolom LPPD jangan sampai kosong atau TDI “Tidak Dapat di Isi”, karena akan mempengaruhi penilaian kinerja. Diungkapkannya pula untuk menghasilkan output kinerja yang baik harus ada beberapa hal yang diperhatikan seperti laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, Kemudian laporan LAKIP yang baik serta didampingi dengan laporan LPPD yang baik juga, dengan demikian konsekuensinya apabila dapat dilakukan 3 (tiga) tahun secara berturut dengan tambahan laporan keuangan tepat waktu dan kepala daerah tidak bermasalah maka oleh pemerintah pusat akan menberi reward berupa DAK akan ditambah, namun begitu juga sebaliknya akan ada punishment atau hukuman berupa penundaan DAK sebesar 25%.
Kabag Humas, Protokol dan TU Pimpinan dalam kesempatan itu menghimbau kepada seluruh Kepala SKPD untuk betul-betul memperhatikan dalam pembuatan atau pengisian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini, karena dengan penyusunan LPPD ini dapat menggambarkan serta menjelaskan secara rinci mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. “apalagi kepala BPKP sudah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemkot beserta jajarannya agar jangan takut atau segan untuk berkonsultasi dengan BPKP,“ ungkapnya. (01)