You are hereLPSE Perbaiki Transparansi dan Akuntabilitas

LPSE Perbaiki Transparansi dan Akuntabilitas


By Tamu - Posted on 04 March 2010

Walikota Launching Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, Kamis (4/3) melaunching Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Walikota Pontianak. LPSE merupakan unit kerja penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang di dirikan oleh Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
Ketua Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Khairil Anwar mengatakan sejak dilaksanakan sosialisasi pada bulan November 2009 lalu oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pusat, mendapat respon positif oleh Walikota dengan mengambil langkah-langkah yakni pada bulan Desember 2009 lalu Pemkot Pontianak langsung mengadakan konsultasi ke LKPP Pusat. “Dan ditindaklanjuti dengan mengirimkan sepuluh orang dari Pemkot untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pada berbagai materi untuk pembentukan LPSE Kota Pontianak,” ungkapnya.
Dilanjutkan Khairil, saat ini dengan sumber daya tim LPSE Kota Pontianak telah rampung menyiapkan server dan website. “Sementara gedung dan ruangannya masih menumpang di lantai bawah gedung Sekretariat Daerah Kota Pontianak,” tuturnya.
Kharil mengungkapkan dengan keterbatasan waktu dan sumber daya maka tim LPSE Kota Pontianak baru dapat mensosialisasikan terhadap tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Pontianak. “Tiga SKPD tersebut yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan Dinas Kebersihan,” jelasnya.
Dari ketiga SKPD ini, kata dia, telah siap melaksanakan pelelangan secara elektronik. “Kemarin kami juga telah mengundang 14 asosiasi dan perusahaan yang bergerak di bidang kendaraan dan alat berat, baru diikuti dengan pelatihan empat perusahaan karena dalam sosialisasi memang kami membatasi jenis pekerjaan yang dapat kami lakukan yakni untuk pengadaan kendaraan dan alat berat,” ucapnya.
Setelah dilaunching Walikota, lanjut dia, tim LPSE siap menerima pendaftaran dari vendor penyedia jasa untuk mendaftarkan perusahaannya agar mendapatkan user id atau password sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti pelelangan secara elektronik ini. “Mengingat pelelangan secara elektronik ini merupakan hal baru maka tim akan terus meningkatkan kemampuan dan terus melakukan sosialisasi, melakukan latihan kepada vendor dan pengguna jasa,” paparnya.
Sementara itu, Deputi Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Pusat, Himawan Adinegoro menuturkan Kota Pontianak merupakan yang pertama di Kalbar membuka LPSE.
Menurut Himawan, pagu terbesar yang dilelang dalam LPSE ini adalah Rp 3 milyar. Namun ia mengingatkan untuk tidak melakukan terjun bebas dalam pelelangan secara elektronik ini. “Saya sarankan Pak Wali jangan coba-coba langsung terjun bebas, coba dulu Rp 3 milyar setelah itu cek setiap SKPD mana barangnya,” sarannya.
Dikatakan Himawan, e-procurement merupakan hal yang sangat penting karena pada tahun 2011 atau 2012 e-procurement ini akan diwajibkan. “100 LPSE tahun 2010 harus kita laksanakan. Ini adalah prioritas pembangunan pada tahun 2010,” timpalnya.
Di tempat yang sama, Walikota Pontianak, Sutarmidji mengharapkan dengan adanya LPSE ini diharapkan dapat membawa suatu transparansi yang dapat membawa penghematan dan kenyamanan dalam sisi pertanggungjawaban keuangan daerah atau keuangan negara. “Bagi saya selaku Walikota Pontianak, apapun yang berkaitan dengan transparansi dalam era kita menuju suatu tata pemerintahan yang baik dan benar itu patut dilakukan agar kita melaksanakan pemerintahan ini dengan nyaman dan tenang,” katanya.
Walikota juga berharap hal ini perlu ditumbuhkembangkan karena untuk saat ini baru beberapa item yang diterapkan dalam pelelangan secara elektronik. “Kedepannya saya berharap semakin meningkat jumlahnya dan kalau sampai waktunya kalau harus diwajibkan semua pengadaan harus secara elektronik maka kita lakukan itu,” pungkasnya.
LPSE ini bertujuan memperbaiki transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan serta mendukung proses monitoring dan audit. (12)