You are hereLPPD Pemkot Raih Peringkat Pertama se-Kalbar

LPPD Pemkot Raih Peringkat Pertama se-Kalbar


By Tamu - Posted on 03 February 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan pedoman dalam menyusun LPPD. “Jadi tidak terlepas dari kerangka dasar yakni APBD Kota Pontianak karena semua laporan-laporan yang kita buat kerangka dasarnya adalah kesepakatan terutama yang berkaitan dengan pengalokasian, pembiayaan yang dibebankan atau diberikan kepada setiap SKPD,” ujar Wakil Walikota Pontianak, Paryadi saat membuka rapat LPPD, Rabu (3/2) di ruang rapat Walikota Pontianak. Rapat ini dihadiri seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.
Dikatakan Paryadi, beban anggaran itu merupakan verifikasi langsung terhadap masyarakat sehingga program-program yang selama ini sudah dilaksanakan dan dijalankan seharusnya segera dibuatkan laporan-laporannya. “Apapun itu kegiatannya, baik itu kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan rutin yang ada di lingkungan kantor maupun kegiatan lainnya,” katanya.
Kota Pontianak, lanjut dia, memperoleh peringkat pertama dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat dalam hal LPPD. “Ini semuanya tentu berkat kerja keras dari semua pihak, baik dari Sekda, kepala dinas, kepala badan dan kepala kantor untuk bisa mendukung dan memberikan data-data, informasi-informasi dan instrumen-instrumen yang dibutuhkan dalam penyusunan dan pengevaluasian terhadap LPPD yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi, BPKP dan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar,” tuturnya.
Menurut Paryadi, keinginan Pemkot Pontianak untuk meraih peringkat pertama dalam LPPD tentunya tidak hanya pada tahun yang lalu saja namun ia berharap setiap tahunnya Pemkot mendapatkan penilaian yang terbaik. “Karena Kota Pontianak menjadi barometer dalam hal apapun, baik itu dalam hal pembangunan, dalam hal pemberdayaan aparatur, peningkatan kualitas dan kemampuan aparatur juga menjadi barometer,” jelas Paryadi.
Secara infrastruktur maupun fasilitas, Kota Pontianak menurutnya cukup memadai sebagai ibukota provinsi. “Dan lagi kebutuhan-kebutuhan informasi bukanlah hal yang sangat sulit diperoleh dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini,” terangnya.
Paryadi menekankan LPPD ini juga merupakan salah satu instrumen dalam hal evaluasi terhadap otonomi daerah. “Kemarin kita ketahui ribut-ribut tentang pemekaran. Sekarang ada pemikiran penggabungan kembali kepada daerah yang tidak mampu melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan kewenangan kepada daerah tersebut,” paparnya.
Wakil Walikota juga berharap dengan asistensi seperti ini bisa memberikan panduan dalam hal pengisian terhadap LPPD. “Yang semuanya tidak terlepas dari peran akhir dan peran serta dari SKPD yang ada. Disamping itu juga, kepala SKPD diharapkan memonitor terhadap staf-staf yang ditugaskan untuk menyusun LPPD ini. Tentunya tidak mungkin kepala SKPD melakukan penyusunan LPPD itu sendiri. Untuk itu kepala SKPD hendaknya membawa stafnya yang ditugaskan membuat LPPD di SKPD-nya dalam rapat ini,” tegas Paryadi.
Instrumen-instrumen dalam hal pengukuran sehingga Pemkot dikategorikan meraih peringkat pertama dalam LPPD diharapkan Paryadi terus diperbaiki dan kalau bisa menggali kenapa nilai yang diraih tidak bisa maksimal agar bisa mengukur atau mengevaluasi instrumen-instrumen yang masih kurang dan perlu diperbaiki. (12)