You are hereImplementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Birokrasi

Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Birokrasi


By jimigantung - Posted on 04 December 2012

Berikan Proporsi Bagi Perempuan Duduki Jabatan

Pengarusutamaan gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, baik rumah tangga, masyarakat maupun negara, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. PUG di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah lama diimplementasikan dengan memberikan proporsi bagi kaum wanita dalam menduduki jabatan birokrasi. Bahkan jabatan yang diduduki kaum hawa itu tidak mesti di bidang yang berkaitan feminisme. “Misalnya untuk jabatan Kepala Dinas Kebersihan, umumnya jabatan itu dipegang kaum laki-laki tetapi kita percayakan kepada perempuan meskipun dari sisi feminisme itu kurang layak. Itu salah satu contoh penghargaan kita terhadap pengarusutamaan gender,” ujar Wakil Walikota Pontianak, Paryadi saat membuka sosialisasi PUG di lingkungan Pemkot Pontianak, Selasa (4/12) di aula Pertamina Pontianak.
Paryadi menilai, di Kota Pontianak sudah banyak kalangan yang memahami PUG. Bahkan, untuk Ketua RT pun banyak kaum wanita yang memegang jabatan itu. “Dan ini dibuktikan dengan tidak ada lagi profesi-profesi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, termasuk RT juga sudah banyak dari kalangan perempuan,” tukasnya.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan KB (BPMPAKB) Kota Pontianak menyatakan, PUG di Kota Pontianak sudah sejak lama diimplementasikan. Misalnya, sudah banyak anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang bersekolah, pelayanan kesehatan bagi kaum laki-laki dan perempuan, cakupan imunisasi dan pemberian air susu ibu (ASI). “Hanya saja kita perlu kebijakan-kebijakan karena selaku pemerintah perlu adanya regulasi. Jadi kita harus buat aturan-aturan itu. Alhamdulillah, Kota Pontianak sudah memiliki SK PUG bagi semua kepala SKPD,” tuturnya.
Menurut Dharmanelly, di seluruh SKPD Pemkot Pontianak juga sudah dibentuk gender vocal point, yakni penyampai informasi terkait pengarusutamaan gender. (jim)