Inventarisasi Kontrak Kerjasama Aset

Pembicara Singapura Sebut Pontianak Bisa Jadi Role Model
29/08/2017
Sutarmidji : Seorang Pemimpin Harus Punya Integritas
30/08/2017

Inventarisasi Kontrak Kerjasama Aset

Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan pihaknya kini tengah menginventarisasi kontrak kerja sama aset milik Pemerintah Kota Pontianak dengan pihak ketiga. Kenyataan di lapangan, ada sejumlah aset yang masih belum jelas pemanfaatannya. Pengumpulan data pun telah dilakukan dari beberapa waktu lalu.
“Kita sedang inventarisasi data dan kontrak lama, dan surat lain yang ada, ini sebagai dasar untuk langkah tindak lanjut,” ucapnya usai Sosialisasi Kerja Sama Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah di Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (30/8/2017).
Pihak-pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang yang memiliki tanggung jawab mengelola aset diharap bekerja sungguh-sungguh. Aset yang ada harus bermanfaat untuk masyarakat luas. Dia pun memberikan sejumlah wejangan.
“Pertama, aturan berlaku harus ditaati. Kedua, secara cerdas harus dilihat potensi aset itu yang berdampak ekonomi. Kalau itu berada di lahan ekonomis tinggi, kalau itu disewakan dengan harga murah dan tidak dimanfaatkan, ini akan mubazir,” ucapnya.
Para pengelola aset mesti paham efek lanjutan dari pemanfaatan aset. Selain itu, Edi Kamtono berujar walau harus taat aturan, tapi tidak boleh kaku dalam membacanya. Aspek kemanfaatan bagi masyarakat mesti dipertimbangkan.
“Efek dari kontrak yang dilaksanakan. Misalnya aset yang belum jelas pemanfaatannya, tapi kenyataannya itu aset pemerintah kota tapi penguasaannya ada di pijak ketiga. Ini yang mau kita pelajari, supaya itu bisa dimanfaatkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kasubbag Pengkajian dan Dokumentasi Hukum Setda Kota Pontianak, Rahmad Suprayitno menjelaskan hingga kini pemerintah bekerja untuk menyelenggarakan hukum, dan mengatur bagaimana penyelenggaraannya. Tata kelola pemerintahan yang baik tertuang berdasarkan ketentuan yang memadai.
“Karena tanpa ketentuan yang memadai, akan timbul ketidakpastian hukum, berdampak pada timbulnya persoalan penyelenggraan pemerintahan itu sendiri,” jelasnya.
Sosialisasi ini sengaja diselenggarakan untuk mengetahui dan memahami teknis pelaksanaan kerja sama tentang pengelolaan pemanfaatan barang negara yang baik dan benar sesuai aturan. Selain itu, juga perlu untuk mengembangkan wawasan dan pemikiran konstruktif bagi semua peserta tentang tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan pemanfaatan barang daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat daerah.
“Harus mampu melaksanakan pengelolaan atau pemanfaatan barang negara dengan lebih tertib admisnitrasi dan mendapatkan kepastian hukum. Juga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, guna mendukung pembangunan di daerah,” jelasnya.
Rahmad berharap adanya kegiatan ini bisa membangun presepsi dan edukasi positif dalam hal kerja sama penempatan barang daerah, serta menghindari kerugian dan kesalahan hukum. (*)

Comments are closed.

'