Pontianak Peringkat Pertama Tata Kelola Ekonomi Daerah se-Indonesia

????????????????????????????????????
image_pdfimage_print

Hasil Survei KPPOD terhadap 32 Ibu Kota Provinsi |

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dalam hasil surveinya terhadap 32 ibu kota provinsi, menempatkan Kota Pontianak pada peringkat pertama dalam Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) se-Indonesia. Hasil tersebut berdasarkan penilaian terhadap keberhasilan Pontianak dalam mengelola infrastruktur, perizinan usaha dan interaksi pemda dengan pelaku usaha. “Pontianak menempati peringkat pertama,” sebut Boedi Rheza, Peneliti KPPOD di Jakarta, Selasa (31/1/2017).
Boedi menjelaskan, untuk Indeks perizinan usaha, Pontianak meraih skor 87,27, bidang infrastruktur 97,96 dan interaksi pemda dan pelaku usaha 75,53. Sedangkan dari sisi kapasitas dan integritas kepala daerah, Pontianak berhasil meraih skor tertinggi yakni 96,67.
Keberhasilan yang mengantarkan Pontianak sebagai kota peringkat pertama dalam TKED salah satunya inovasi program pembangunan jalan lingkungan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Boedi menilai, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji tegas terhadap siapapun yang melakukan korupsi. “Sutarmidji sebagai figur yang disegani serta punya rencana pengembangan terhadap dunia usaha,” ujarnya.
Dalam melakukan penelitian TKED, pihaknya melibatkan 40 perusahaan di 32 daerah dengan kriteria skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar di sektor industri, perdagangan dan jasa. Penilaian itu menggunakan score card terhadap peraturan daerah yang mencakup pungutan pajak dan retribusi serta perizinan non-pungutan.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Pontianak Sutarmidji mengatakan pihaknya selama ini terus berupaya, agar dunia usaha mendapatkan jaminan pelayanan yang mudah, murah dan cepat. “Kami terus lakukan inovasi dan mereformasi semua yang menjadi kendala kemajuan dunia usaha,” ungkapnya,” katanya.
Menurutnya pembangunan infrastruktur dasar merupakan kunci capaian-capaian selama ini. Didukung pula dengan komitmen aparatur penyelenggara yang memegang kunci dari perbaikan pelayanan. “Terus peran serta pelaku usaha, berupa informasi tentang kendala-kendala yang dihadapi juga penting,” terangnya.
Sebab kadang kebijakan yang diambil Pemkot sebagian masih ada yang dicurigai sebagai bagian dari konspirasi dengan pelaku usaha. Padahal lanjut dia, yang dilakukan adalah murni untuk menunjang segala yang dibutuhkan dunia usaha. “Contoh kami akan bangun gedung parkir, ada yang curiga kami memberi fasilitas ke pengusaha hotel. Mengelola kota ini tidak boleh seperti sinterklas atau lembaga sosial, tapi bagaimana pemerintah daerah juga bisa berperan sebagi pelaku usaha dengan masuk pada jenis usaha untuk kebutuhan publik,” jelasnya.
Wali Kota dua periode ini pun menjelaskan, pembangunan gedung parkir yang membutuhkan pelanggan tentu berguna untuk ketertiban kawasan, seperti menghapus parkir-parkir liar. Selain itu ada pendapatan dalam bentuk PAD yang cukup besar. “Serta adanya kenyamanan bagi penghuni hotel, sehingga dampaknya pajak hotel dan restoran juga meningkat,” ucapnya.
Kemudian ada juga kecurigaan saat membangun jalan lingkar yang membuka akses pertumbuhan dengan berdirinya perumahan. Ada pihak tertentu yang mencurigai banyak tanah kepala daerah atau pejabat di lokasi-lokasi tersebut.
Padahal pembuatan jalan jelas merupakan investasi masyarakat. Dimana begitu jalan bagus harga tanah akan naik. Perumahan yang dibangun pun semakin laku dan imbasnya BPHTB dan PBB meningkat. “Dari situ juga akan tumbuh usaha-usaha baru. Tapi apapun omongan orang saya jalan saja, yang penting apa yang diomongkan tak seperti itu di lapangan,” tegasnya. (jim)

Berita LainnyaKlik DIsini copy.png