600 lebih Pejabat Pemkot Siap Dilantik

????????????????????????????????????
image_pdfimage_print

Pastikan Transparansi Pejabat yang Dilantik |

Sedikitnya 600 lebih pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan dilantik Wali Kota Pontianak, Sutarmidji. Pelantikan tersebut dilaksanakan secara bertahap, yakni tanggal 3 dan 4 Januari 2017. Menurut Sutarmidji, pelantikan sejumlah pejabat ini adalah konsekuensi dari adanya penggabungan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) baru dan adanya OPD baru. Selain itu, ada perampingan jabatan yang cukup banyak, jumlahnya lebih dari 100-an jabatan. “Saya pastikan jabatan ini betul-betul murni dilihat dari kemampuan aparatur. Bashkan 95 persen lebih ini adalah pengukuhan. Artinya memang sesuai aturan harus dikukuhkan. Jadi sifatnya pengukuhan dan pelantikan,” ujarnya saat ditemui di kediaman dinasnya, Senin (2/1/2017).
Ada beberapa eselon II yang terjadi pergeseran akibat konsekuensi dari perampingan OPD baru. Diantaranya, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang bergabung dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sehingga dengan demikian kaitan perpajakan akan ditangani BPKAD. Diakuinya, dirinya sebenarnya cenderung Dispenda tetap ada. Demikian pula Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ditiadakan, di mana pariwisata bergabung dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), sementara kebudayaan masuk dalam Dinas Pendidikan. “Saya sebenarnya agak sedikit kecewa karena pariwisata itu bubar sebab pemerintah sekarang sedang menggalakkan sektor pariwisata tetapi kenyataan sekarang di Pontianak Pariwisata dilebur dengan Dispora. Ini hasil dari diskusi dengan pusat. Ini yang tidak pas, tidak konsisten terhadap kebijakan yang dikeluarkan,” papar Sutarmidji.
Disesalkannya, ada daerah lain yang bisa membuat dinas urusan pajak dan retribusi sendiri. Hal ini dinilainya tidak baik sebenarnya untuk tata kelola pemerintahan sebab tidak ada keseragaman antara pemerintah daerah yang satu dengan lainnya. “Harusnya kalau mau seragam, diseragamkan sesuai dengan aturan. Kota seragam dengan kota, kabupaten diseragamkan dengan kabupaten,” cetusnya.
Kemudian konsekuensi lain dari OPD baru yakni ada keterlambatan dalam pembayaran gaji . Namun pihaknya akan mengupayakan pembayaran gaji tidak melewati tanggal 12 Januari 2017. Hal ini disebabkan bukan lantaran ketidaktersediaan uang untuk pembayaran gaji, tetapi karena adanya perubahan struktur OPD baru. “Jadi, harus ada kepala SOPD dulu, baru bisa dilakukan pencairan anggaran dan lain sebagainya,” jelas Midji.
Dirinya juga menegaskan, bahwa pergeseran kepala dinas sejumlah 4 hingga 7 dinas dikarenakan ada penambahan satu asisten. Kemudian ada satu OPD peningkatan status dari kantor menjadi dinas atau badan, ada pula yang dievaluasi. “Ada beberapa lurah baru, kebetulan memang ada lurah yang perlu diganti karena sorotan masyarakat terhadap pelayanan. Ada tiga lurah baru,” sebutnya.
Diakuinya, ia masih memberi kesempatan kepada pejabat yang menduduki SOPD baru ini selama enam bulan ke depan. Seluruhnya akan dievaluasi kinerjanya mulai dari eselon II hingga ke bawah. Wali kota dua periode ini memastikan, seluruh pejabat yang mengisi jabatan itu dilakukan secara transparan sesuai hasil tes kompetensi yang sudah ada selama ini. “Jangan ada yang ngotot menuntut jabatan, semuanya harus introspeksi diri. Kalau ada yang dipensiunkan juga jangan ada merasa dibuang, atau ada masalah dan lain sebagainya,” kata Sutarmidji.
Hal tersebut diterapkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan percepatan dalam pembangunan. Ia juga memastikan, siapapun yang tidak bisa bekerja dengan baik, tidak perlu masuk dalam SOPD itu. Bila perlu, katanya lagi, aparatur yang berusia 50 tahun dan kerjanya sudah ogah-ogahan, disarankan untuk mengusulkan pension dini saja. Sebab menurutnya, masyarakat butuh orang-orang yang bisa memberikan pelayanan cepat. “Yang kira-kira tidak bisa mengikuti gerak irama percepatan pembangunan kota silakan minta untuk dievaluasi,” imbuhnya.
Orang nomor satu di Kota Pontianak ini memberikan apresiasi kepada jajaran Pemkot Pontianak yang telah mengabdikan diri sehingga Pontianak menjadi kota dengan standar layanan publik terbaik seluruh Indonesia selama dua tahun berturut-turut, 2015 dan 2016. Padahal, rasio penduduk dengan jumlah PNS di Pemkot hanya 0,87 persen. Jumlah itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan rasio nasional yang mencapai 1,64 persen. “Kita sangat efektif, saya berharap ini dipertahankan dan tetap terus berprestasi, tetap terus berupaya agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” harapnya.
Namun dirinya mengaku kecewa terhadap jajaran guru di Dinas Pendidikan. Pasalnya, sejumlah guru sempat curhat di media sosial maupun surat pembaca pada tanggal 27 Desember lalu terkait belum cairnya dana sertifikasi triwulan terakhir. Padahal, transfer dana tersebut dari pusat baru masuk pada tanggal 21 Desember. Diakuinya, pihaknya sebenarnya sudah siap mencairkannya pada bulan Desember sebab anggaran terakhir tanggal 31 Desember. Semestinya, lanjutnya, hal-hal seperti itu ditanyakan dulu apa kendalanya, jangan bertindak seperti orang yang tidak memahami administrasi keuangan. “Jangan sedikit-sedikit curhat di medsos. Saya pastikan tidak ada hak-hak pegawai, hak-hak siapapun di jajaran Pemkot Pontianak yang kita tidak berikan secara utuh. Saking kesalnya, saya minta lewatkan saja bulan Desember . Ini pelajaran untuk semuanya. Biarkan saja Januari ini kita cairkan, uangnya sudah ada,” pungkasnya. (jim)

Berita LainnyaKlik DIsini copy.png